RadarMadura.id - Terpilihnya 12 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura, termasuk Ra Nurul Huda, membawa secercah harapan bagi kemajuan pulau garam.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan perjuangan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dan layanan dasar masih terjal dan berliku.
Persoalan klasik seperti jalan rusak, krisis air bersih, hingga konektivitas yang timpang terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.
Ra Nurul Huda, dalam program Sapa Legislatif Radar Madura TV, mengakui bahwa berbagai kebutuhan mendasar seperti infrastruktur jalan yang memadai, pasokan listrik stabil, ketersediaan air bersih, dan akses internet yang merata masih menjadi dambaan besar masyarakat Madura.
Baca Juga: Sapa Legislatif, Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Daratan Dan Kepulauan Radar Madura TV
"Kebutuhan dasar dari masyarakat Madura itu sebenarnya tidak muluk," ujarnya, menyiratkan bahwa pemenuhan hak-hak esensial tersebut seharusnya menjadi prioritas.
Ironisnya, meski memiliki perwakilan di parlemen provinsi, banyak program pembangunan yang seolah berjalan di tempat atau belum menyentuh akar persoalan.
Ra Huda, yang duduk di Komisi D, menyoroti bagaimana jalan-jalan provinsi di Madura, termasuk akses menuju kediamannya di Sampang, masih jauh dari kata layak. "Di situ masih tidak layaklah dibilang jalan provinsi," kritiknya.
Kondisi lebih memprihatinkan dialami masyarakat kepulauan yang kerap merasa terpinggirkan. Akses layanan kesehatan dan transportasi yang minim menjadi momok menakutkan.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Tinjau Pengerukan Sungai Jombang dan Dorong Akses Beasiswa Ma’had Aly
Ra Huda menyebut kasus warga kepulauan yang meninggal dunia dalam perjalanan mencari pengobatan ke daratan sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas vital. "Ini harusnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu," tegasnya.
Legislatif, menurut Ra Huda, terus berupaya menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Madura.
Gagasan "Trans Madura" untuk menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau adalah salah satu inisiatif yang digulirkan.
Namun, berbagai kendala, termasuk regulasi dan keterbatasan anggaran, menjadi batu sandungan.
Ia mengakui adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur di Madura pada tahun 2025.
Baca Juga: BRI Salurkan Pembiayaan Rp 700 Miliar ke PELNI, Dukung Armada Laut Nasional
"Beberapa permasalahan yang terjadi di Madura itu harus didorong dengan anggaran yang kuat, anggaran yang jelas," ujar Ra Huda, menyoroti pentingnya alokasi dana yang memadai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Tanpa dukungan anggaran yang mumpuni, berbagai rencana perbaikan infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga jaringan listrik dan internet, akan sulit terealisasi secara optimal.
Meskipun tantangan berat menghadang, Ra Huda mengajak masyarakat Madura untuk tidak tinggal diam.
Keterlibatan aktif warga dalam mengawasi pembangunan, memberikan masukan, dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyatnya dinilai krusial.
"Karena tanpa kita diberitahu kemungkinan besar kita banyak tidak tahunya begitu," ungkapnya.
Baca Juga: Nggak Punya Ikan tapi Mau Makan Pempek? Coba Resep Pempek Sutra Ini, Modal Telur dan Tepung Aja!
Perjuangan untuk Madura yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama.
Kehadiran wakil rakyat di DPRD menjadi modal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan dan program pembangunan.
Hanya dengan demikian, dambaan akan infrastruktur layak dan layanan dasar yang merata di Pulau Garam dapat benar-benar terwujud. ***
Editor : Abdul Basri