RadarMadura.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ra Nurul Huda, menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Madura, baik di daratan maupun kepulauan.
Dalam program Sapa Legislatif Radar Madura TV, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait infrastruktur, layanan publik, dan konektivitas.
Ra Huda, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Madura sebenarnya tidaklah muluk.
"Di antaranya ya ee infrastruktur, jaringan listrik, air, dan infrastruktur sendiri tidak hanya berupa jalan, tidak hanya berupa irigasi dan lain sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Tinjau Pengerukan Sungai Jombang dan Dorong Akses Beasiswa Ma’had Aly
Ia menambahkan bahwa akses internet kini juga menjadi bagian krusial dari infrastruktur yang dibutuhkan.
Menurutnya, anggaran dari Provinsi Jawa Timur harus dapat direalisasikan di Madura dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia prihatin masih banyak masyarakat di pedesaan dan kepulauan, khususnya di Sumenep, yang belum 100% menikmati kebutuhan dasar seperti listrik dan jalan yang layak.
"Jalan-jalan provinsi yang ada di Madura itu belum sepenuhnya tersentuh," ungkap Ra Huda, yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur.
Ia mencontohkan akses menuju rumahnya di Sampang yang harus melewati jalan provinsi yang dinilainya tidak layak.
Pihaknya di legislatif terus menyuarakan agar pembangunan di Madura bisa setara dengan daerah perkotaan lainnya.
Keterisolasian Masyarakat Kepulauan Jadi Sorotan
Secara khusus, Ra Huda menyoroti kondisi masyarakat di kepulauan yang kerap merasa termarginalkan. Akses terhadap layanan kesehatan dan transportasi menjadi isu krusial.
"Banyak kejadian, banyak kasus-kasus yang mungkin sudah kita tahu bahwa ee di media-media itu diberitakan bahwa ada mungkin kejadian di masyarakat kepulauan ingin berobat ke daratan sampai meninggal mungkin di tengah laut," paparnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi untuk hadir dengan memfasilitasi layanan yang dibutuhkan, seperti ambulans laut dan transportasi laut yang layak.
Baca Juga: BRI Salurkan Pembiayaan Rp 700 Miliar ke PELNI, Dukung Armada Laut Nasional
Selain itu, pemenuhan sarana prasarana listrik di kepulauan juga menjadi perhatian serius.
"Pemerintah provinsi harus hadir di tengah-tengah masyarakat Kepulauan sehingga mereka tidak merasa termarginalkan," tegasnya.
Gagasan Trans Madura dan Tantangan Air Bersih
Menjawab persoalan transportasi darat, Ra Huda bersama anggota dewan dari Madura lainnya tengah memperjuangkan gagasan "Trans Madura".
Ia menilai moda transportasi yang ada saat ini, seperti bus Akas dan angkot, dari segi kenyamanan dan keselamatan masih kurang memadai.
Meski terkendala regulasi batasan jarak maksimal 40-50 km karena adanya subsidi pemerintah, ia optimis Trans Madura bisa terealisasi.
"Mohon doanya dari masyarakat Madura untuk bagaimana nantinya Trans Madura itu bisa terealisasi nanti di masa periode kami antara 2024 sampai tahun 2025," harapnya.
Dengan Trans Madura, masyarakat diharapkan bisa menuju Surabaya dengan biaya terjangkau, sekitar Rp5.000.
Masalah ketersediaan air bersih yang menjadi keluhan musiman, terutama saat kemarau, juga tak luput dari perhatian. Ironisnya, saat musim hujan, Madura justru dilanda banjir.
"Berarti ada sesuatu yang perlu di apa namanya? Perlu di ee perbaiki di sini ada sesuatu mungkin yang perlu, apa namanya? Kehadiran-kehadiran pemerintah bahwa di Madura ini berkaitan dengan manajemen air tidak tidak baik-baik saja," analisisnya.
Ia menekankan perlunya kajian mendalam dan perencanaan matang untuk mengatasi persoalan ini.
Pentingnya Akses Internet dan Stabilitas Listrik
Di era digital, akses internet yang merata hingga ke pelosok desa dan kepulauan dianggap vital.
Ra Huda melihat internet sebagai modal penting bagi masyarakat untuk berwirausaha dan meningkatkan perekonomian.
"Ketika mungkin akses internet itu tidak tidak bagus, maka akan menghambat ee proses wirausaha bagi UMKM begitu," katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi untuk memastikan infrastruktur jaringan internet bisa merata.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa internet erat kaitannya dengan ketersediaan listrik.
Keluhan masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik di Madura, bahkan di perkotaan, menjadi perhatian serius.
"Saya sebagai masyarakat Madura, mewakili dari masyarakat Madura meminta kepada ee pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan ee PLN," ujarnya.
Komisi D juga berencana memanggil pihak PLN untuk mencari solusi atas masalah ini.
Kendala Anggaran dan Harapan ke Depan
Ra Huda mengakui bahwa realisasi berbagai program pembangunan terkendala oleh efisiensi anggaran. Beberapa program peningkatan jalan dan irigasi di Madura terdampak pada tahun ini.
"Beberapa permasalahan yang terjadi di Madura itu harus didorong dengan anggaran yang kuat, anggaran yang jelas," tandasnya.
Ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran untuk Madura pada pembahasan anggaran tahun 2026.
Baca Juga: Pedasnya Nampol! Yuk Coba Resep Nasi Liwet Cumi Oseng Cabai Gendot yang Bikin Nambah Terus