PAMEKASAN, RadarMadura.id – Komitmen pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dipertanyakan. Sebab, sektor pendidikan turut terdampak pemangkasan anggaran imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pemangkasan anggaran pendidikan mencapai Rp 30,5 triliun. Perinciannya, pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Rp 22,5 triliun serta pendidikan dasar dan menengah Rp 8 triliun.
Kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada sektor pendidikan ini mendapat sorotan yang serius dari Ketua Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan M. Sahibuddin. Dia menilai kebijakan itu sangat kontraproduktif.
Sebab, satu sisi pemerintah membuat program makan gizi gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Di sisi lain, melakukan pemangkasan di sektor pendidikan. Kebijakan ini tidak sinkron,” ungkapnya.
Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak menyentuh sektor pendidikan. Sebab, khawatir akan berdampak terhadap program dasar yang berkenaan langsung dengan pemajuan pendidikan.
”Kalau menyentuh langsung pada peningkatan mutu pendidikan, penciptaan karakter anak, kualitas guru, pemberdayaan guru, dan peningkatan infrastruktur, ini tidak bisa dilakukan pemangkasan,” tegasnya.
Sahibuddin mendorong pemerintah, baik pusat ataupun daerah, untuk lebih cerdas dan berhati-hati memangkas anggaran. Karena apabila pemetaan ulang anggaran pendidikan tidak tepat, pendidikan Indonesia akan mundur.
”Masih banyak infrastruktur pendidikan di daerah yang belum layak. Semakin dikurangi anggarannya, akan berdampak kurang baik terhadap pendidikan. Sementara Indonesia tertinggal jauh dari kualitas pendidikan internasional,” tegasnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur Wilayah Pamekasan Slamet Goestiantoko menyebut efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak terhadap pembiayaan pendidikan. Misalnya, batuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan lainnya.
”Yang berkurang paling berkenaan dengan proyek pengerjaan fisik atau infrastruktur dan alat tulis kantor (ATK) yang tidak urgen. Namun, pemetaannya seperti apa, kami belum mendapatkan informasi,” katanya. (lil/luq)
Editor : Ina Herdiyana