JAKARTA, radarmadura.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mendukung implementasi teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech). Hal itu, dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Sebab, sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas. Akan tetapi, pada Jum’at (24/), ATR/BPN juga diundang dan itu pertama kali.
”Tentunya kami ingin menyukseskan juga, mengintegrasikan, utamanya layanan sertifikat tanah elektronik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Bogor.
AHY menyampaikan pernyataan tersebut usai mengikuti rapat persiapan peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sabtu (25/5).
Baca Juga: Menteri AHY Ungkap Komitmen Kementerian ATR-BPN, Permudah Izin Berusaha dan Investasi
Menurutnya, sertifikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN agar tugas dan fungsi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
”Karena ini (sertifikat tanah elektronik, red) menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden Jokowi dan juga manfaatnya sangat baik untuk masyarakat,” ungkap Menteri AHY.
”Kami akan lakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan kementerian lainnya dan mudah-mudahan bisa segera menghadirkan layanan elektronik yang dibutuhkan melalui portal INA Digital ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, jika Kementerian ATR/BPN menjadi kunci. Karena OSS (online single submission) itu nantinya banyak bertumpu di ATR/BPN.
”Oleh sebab itu, kami menitipkan betul soal ini. Kami juga meminta Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi terkait upaya memadukan layanan digital nasional yang tengah dilakukan ini,” ungkap pria yang juga memimpin rapat koordinasi secara daring.
Untuk diketahui, dalam menggerakkan transformasi digital, pemerintah Indonesia juga memastikan keterpaduan antar layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar pada berbagai platform. Upaya itu diwujudkan dengan membentuk GovTech Indonesia.
Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie Dampingi Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah
Selain itu, presiden juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 guna mengakselerasi transformasi layanan prioritas di berbagai sektor pemerintahan.
Perpres ini menetapkan sembilan sektor atau lembaga penyedia sebagai sistem prioritas yang akan dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu. Kementerian ATR/BPN menjadi tambahan terbaru sebagai penyedia sistem prioritas yang nantinya masuk dalam portal INA Digital.
Selain Kementerian ATR/ BPN, sembilan kementerian atau lembaga yang menjadi sistem prioritas adalah Kementerian Dikbudristek; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Kominfo; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PANRB; Kementerian PPN/Bappenas; serta Kepolisian Republik Indonesia.
Baca Juga: Hadiri Jamuan Makan WWF 2024, Menteri AHY Ingatkan Solusi Bersama Atasi Kelangkaan Air
Kegiatan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, rencananya akan diselenggarakan bersama pada Senin (27/5) bertempat di Istana Negara, Jakarta. Hadir untuk membuka langsung rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (rul)
Editor : Hendriyanto