RadarMadura.id – Kandidat calon wakil presiden (cawapres) nomor 02 Gibran Rakabuming Raka pada debat cawapres Minggu (21/1) menyebutkan bahwa Indonesia pada masa Presiden Jokowi telah mencapai swasembada beras.
Sebagai anggota DPR yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral serta tidak berbasis pada data yang tidak benar.
Merujuk pada data badan pusat statistik (BPS), sejak 2014–2023, Indonesia selalu melakukan impor beras.
Semisal pada 2014, Indonesia mengimpor beras 844 ribu ton dan pada 2015 sebanyak 861 ribu ton.
Tahun 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Padahal, pada 2017 impor beras hanya 305 ribu ton.
Hal serupa juga terjadi menjelang Pemilu 2024. Impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, impor beras terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.
Kalau impor beras dikaitkan dengan bencana El Nino, tentu tidak relevan. Bahwa benar pada 2023 lalu Indonesia mengalami El Nino, musim kering yang agak panjang.
Namun, masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila persawahan ada gagal panen.
Pertanyaannya, apakah gagal panen sampai memerlukan kebutuhan impor beras mencapai 3,06 juta ton pada 2023? Mari kita bandingkan hasil panen padi pada 2022 dan 2023.
Saya rujuk data BPS, pada 2022 produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 54,75 juta ton.
Sementara pada 2023, data terakhir yang disajikan BPS pada Oktober 2023 produksi GKG mencapai 53,63 juta ton.
Data ini belum ditambahkan penghitungannya sampai Desember 2023. Artinya, produksi GKG sepanjang 2023 berpotensi lebih besar dari data rilis terakhir BPS.
Data BPS juga mengungkapkan, produksi beras pada 2022 seberat 31,5 juta ton dan periode Januari–Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton.
Artinya, masih sangat mungkin ada perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
Jadi, sangat tidak tepat kalau El Nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala masif, terbesar dalam sejarah republik ini berdiri.
Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada 2023.
Pada 2020, saya selaku ketua badan anggaran (banggar) sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor.
Saya meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif.
Pasalnya, kebijakan impor dengan sistem kuota sarat dengan upaya memburu renten para pejabat.
Bahkan, Ombudsman beberapa waktu lalu telah menemukan perbedaan antara dokumen kuota impor bawang dengan realisasi yang lebih besar dari dokumen.
Rekomendasi izin impornya sebesar 560 ribu ton di ratas Kemenko Perekonomian, tetapi rekomendasi di Kementan mencapai 1,2 juta ton.
Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya dan model perburuan renten pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi.
Debat capres dan cawapres adalah ajang untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan dari sisi kemampuan pengetahuan semata, melainkan juga sarana rakyat untuk mengetahui kualitas kejujuran dan kepemimpinan.
Jadi, sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkapkan data yang jujur.
Apalagi, urusan beras ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib jutaan petani, bahkan nasib mayoritas rakyat Indonesia karena menjadikan beras sebagai makanan pokok.
Bahkan bagi keluarga miskin, beras menjadi sandaran hidup mati mereka.
Itulah sebabnya banggar DPR dan pemerintah sejak awal menyepakati negara harus menjamin pangan rakyat, khususnya beras, karena memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan mereka dalam bertahan hidup.
Karena itu, dalam urusan beras, data dan kebijakannya jangan dijadikan komoditas politik elektoral.
Apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur, tentu hal itu tidak baik. Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan, melainkan keharusan.
Sebab, kata-kata dan perbuatannya berpengaruh luas kepada rakyat. (*/luq)
Oleh: MH SAID ABDULLAH (Ketua Badan Anggaran DPR RI)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia