JAKARTA, RadarMadura.id – Ada kejadian janggal saaat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Bali. Pasalnya, baliho PDI Perjuangan dan gambar pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dicopot oleh pihak berwenang.
Anehnya, atribut partai lain tidak mengalami hal yang sama. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Kami curiga ada politik diskriminasi di balik penurunan baliho dan bendera PDIP. Sementara partai lain bisa memasang atributnya secara masif," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Menurut Hasto, penurunan baliho Ganjar-Mahfud saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali adalah tindakan yang tidak perlu dan tidak adil. Ia membandingkan dengan kunjungan Jokowi ke Sumatra Barat, baliho-baliho capres cawapres tidak dicopot.
"Penurunan baliho Ganjar-Mahfud menciderai rasa keadilan dan menunjukkan adanya abuse of power. Padahal, di dalam iklim demokrasi yang baik, hal itu tidak boleh terjadi," kata Hasto.
Hasto mengatakan, respon masyarakat luas terhadap penurunan baliho Ganjar-Mahfud justru semakin menguatkan dukungan kepada PDIP.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah memberikan tanggapan terkait dugaan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah daerah meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai sebelum memindahkan atribut partai.
"Jangan sampai ada miskomunikasi yang bisa merusak suasana. Pemerintah daerah harus berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah sebelum memindahkan atribut partai-partai," kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
Jokowi mengaku mendapat informasi tentang pemindahan atribut partai dari penjabat (Pj) Gubernur Bali. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral dalam Pemilu 2024," tegas Jokowi. (hasan/dry)
Editor : Hendriyanto