MADURA di zaman itu, sekitar 1948, adalah sebuah negara (federal) ketika bangsa ini menganut sistem Republik Indonesia Serikat (RIS). Tangan kanan Van Mook, Van der Plas, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, menjadikan Madura sebagai negara pada 23 Januari 1948. Pada 20 Februari 1948, Belanda mengakui negara ini. Walaupun, dua tahun kemudian, Madura sebagai negara berakhir karena pada 9 Maret 1950 Madura bergabung dengan Republik Indonesia (RI).
Di era Orde Baru, di Madura, politik hanya menggariskan tiga warna. Satu warna (kuning) bersikap agak fasis dan menopoli. Satu warna lainnya (hijau) seolah-olah menepi, padahal sejatinya ia bagian dari warna yang nyaris fasis tadi. Hanya satu warna (merah) yang teguh kokoh berdiri sebagai penyambung lidah rakyat walaupun sering kali dicederai.
Pada kelompok kuning, ditebarlah ancaman, yang antara lain menugaskan jawara untuk menghalau warna lain yang tidak sepaham. Sementara warna lainnya menyebarkan janji dan jaminan untuk masuk surga dan menakut-nakuti warga Madura dengan neraka pada tahun itu. Perbedaan cara pandang dan sikap politik itu meruncing antarwarga, tetangga, hingga merembes ke keluarga itu. Netherlands effect dirasa menancap walaupun era kekaisaran jawara sudah berakhir.
Kekerasan verbal maupun artikulatif kerap terjadi karena perbedaan. Ini terjadi lantaran berbeda pandangan dianggap sebagai permusuhan. Begitu pula, sebagian keluarga antarfamili yang terkait dengan hubungan kekeluargaan pada satu sisi dan terlibat perbesanan di kutub yang lain, dalam kasus gagalnya pertunangan atau terjadinya perceraian bagi yang sudah menikah, mengakibatkan permusuhan satu dengan yang lain. Memang mengerikan dan sedikit horor pada konteks budaya horizontal.
Namun seiring dengan berkembangnya kebudayaan di era kontemporer, warga Madura semakin menunjukkan sikap dewasa dan propersuasi. Kesadaran ini lambat laun semakin terasa saat perbedaan bukan lagi sebagai permusuhan, melainkan keniscayaan. Puncak dari ketegangan para pihak dalam konteks kultur di Madura terjadi di era 1990-an. Patronase yang berpijak pada ketegangan terjadi pada kasus tragedi Waduk Nipah, Sampang, karena dugaan efek rencana pembangunan Jembatan Suramadu yang menewaskan banyak korban.
Bahwa pembangunan yang diprogramkan untuk meningkatkan roda perekonomian tetap dicurigai sebagai rencana penghancuran ekosistem budaya. Walaupun, pada akhirnya, terjadi kompromi terhadap rencana itu dengan beberapa persyaratan.
Pertama, pembangunan Jembatan Suramadu harus berdimensi Islami dengan maksud tidak menenggelamkan cara pandang beragama masyarakat Madura yang menjadi bagian dari mayoritas beragama (Islam). Sebab, Madura dianggap sebagai Maduratul Mubarokah di bawah istilah Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah.
Kedua, pembangunan yang Indonesiawi dengan maksud Jembatan Suramadu tidak menghilangkan entitas sebagai bangsa yang berbeda dan berkarakter. Indonesia yang ramah lingkungan dan tidak mencerabut akar tradisi, mengingat Madura memiliki banyak tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Sekadar menyebut contoh, sya’banan, tellasan, tahlilan, manakiban, shalawatan, rokatan, dan syawalan. Indonesia dari dulu diakui kaya dengan budaya dan karena itu bersikap demokratis terhadap perkembangan budaya (Madura).
Ketiga, pembangunan harus Madurawi dengan pemaknaan Madura tidak dijadikan objek, tetapi ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Membangun Jembatan Suramadu dipahami bukan membangun di Madura, melainkan pembangunan Madura secara umum di berbagai sector, terutama SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya alam) Madura.
Sikap inovatif yang lebih toleran ini merasuk ke dunia yang lain, termasuk politik. Ambigu berpolitik yang pada awalnya berpatron klien ini pelan-pelan berubah seiring dengan tumbuhnya kesadaran sebagai warga negara yang memahami situasi. Di era sebelumnya, dalam konteks berpolitik, masih ditemukan sebagian masyarakat yang berpolitik (praktis) untuk membela tokoh tertentu yang dianggapnya karismatik bak sabda pandita ratu. Fanatisme muncul yang jika tidak berafiliasi ke tokoh tertentu dapat membuat dirinya menjadi umat yang terkutuk, itu dulu.
Kini, pasca zaman Reformasi, masyarakat berubah dan menyediakan diri untuk bersikap dewasa. Misalnya, jika terjadi perbedaan pandangan tentang apa pun, sering kali diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dulu, masyarakat Madura menyelesaikan masalah dengan cara celurit atau carok. Kearifan cara pandang ini terus merasuk ke dalam situasi yang menakar masalahnya apa, untuk dicarikan solusinya. Begitu pula dalam bersikap secara politik yang pelan-pelan telah melahirkan sikap dewasa yang lebih santun. Warna yang berbeda dalam politik telah ditempatkan sebagai pelangi yang dianggapnya sebagai mozaik yang indah justru karena perbedaan itu.
Jika terdapat tokoh, misalnya, dalam partai politik seperti PDI Perjuangan yang dinilai sebagai figur yang layak digugu lan ditiru, di suasana batin itulah sikap dewasa berbudaya hadir; suatu konstruk yang berbeda dibandingkan zaman kolonial dulu. Memang belum seluruhnya begitu, tetapi setidaknya, sebagian besar sudah menampilkan realitas kultural dan karakter yang seperti itu, moderat dan kompromistis. (*)
)*Ketua Banggar DPR Republik Indonesia Editor : Abdul Basri