SAMPANG – Bagi-bagi proyek 2017 kepada oknum wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sampang bukan isu belaka. Namun, tidak semua di antara mereka ”bermain” proyek. Meski begitu, ada nama wartawan dan LSM yang dicatut.
Belakangan diketahui ada Tim Delapan yang mengatur pembagian proyek penunjukan langsung (PL) di Sampang. Yang masuk dalam tim itu salah satunya Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah
Upaya bagi-bagi proyek 2017 untuk membungkam oknum wartawan dan LSM supaya tidak kritis terhadap kinerja pemerintah dibenarkan Bupati Sampang Fadhilah Budiono kemarin (25/1). Dia juga mengakui ada nama-nama wartawan dan LSM yang dicatut meski tidak kebagian proyek.
Menurut Fadhilah, bukan hanya wartawan dan LSM yang namanya dicatut. Melainkan, juga aparat kepolisian, TNI, bahkan tokoh masyarakat. Dia mengaku sudah menerima data-data tersebut. ”Ada juga yang sudah melapor ke saya. Jumlahnya ratusan,” katanya.
Siapa koordinator yang dijuluki Tim Delapan? Fadhilah menjawab ”Yang saya ketahui kalau kepalanya (pimpinan OPD) hanya Malik (kepala DPMD Sampang). Malik yang menjadi koordinator (Tim Delapan, Red),” ungkapnya.
Pencatutan nama sebagian wartawan dan LSM, kata Fadhilah, kemungkinan dilakukan oleh kepala bidang (Kabid) masing-masing OPD. ”Mereka yang dicatut namanya tidak pegang proyek. Ya hanya dicatut saja,” ujarnya.
Sementara itu, Tamsul, sekretaris Jaka Jatim, mengatakan, plotting proyek untuk oknum LSM dan wartawan sudah berlangsung lama dan berulang. Hanya, baru terendus kalau ada modus baru pada 2017.
”Plotting-an itu sebenarnya berdasar kesepakatan bersama antara dinas terkait dangan bupati,” katanya.
Pria berambut gondrong itu menambahkan, ada dua kemungkinan kenapa pada tingkatan eksekusi meleset dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Pertama, karena lis penerima proyek tidak tersampaikan kepada penerima. Sebab, ada oknum di luar dinas yang sengaja memotong informasi itu kepada pihak penerima.
”Kemungkinan kedua, oknum dinas terkait sengaja menggelapkan informasi itu dengan maksud menjual kembali proyek itu kepada pihak lain,” terangnya.
Seharusnya, kata Tamsul, aparat penegak hukum jeli melihat situasi seperti itu. Menurut dia, ada oknum pejabat atau PNS yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menarik dan menerima setoran. Baik secara langsung maupun lewat tangan orang lain.
”Praktik-praktik ini sebenarnya masuk dalam kategori gratifikasi atau suap,” tegasnya. Tidak hanya itu, lanjut Tamsul, transaksi jual beli proyek di Sampang sudah bukan menjadi rahasia umum. Tapi, melibatkan banyak pihak. Baik kontraktor, oknum pejabat, oknum LSM, maupun oknum wartawan.
”Yang lebih mengerikan lagi, ada beberapa pihak yang mengaku anggota LSM bekerja sebagai konsultan program. Baik fisik maupun nonfisik kepada mereka. Padahal, sama sekali tidak memiliki kompetensi di bidangnya,” paparnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mengaku tidak tahu-menahu tentang bagi-bagi proyek yang sudah disudutkan kepadanya. Apalagi digembar-gemborkan sebagai koordinator dari Tim Delapan yang santer dibicarakan.
”Saya tidak tahu. Kooridinator Tim Delapan itu gak ada. Gak usah buat-buat. Gak usah ikut-ikutan juga kamu,” sergahnya.
Bagaimana dengan pernyataan bupati? Malik tetap mengaku tidak tahu-menahu. Dia menyarankan untuk menulis bupati saja jika bupati yang mengatakan hal tersebut. ”Ini (bagi-bagi proyek, Red) tidak ada. Ini sudah banyak di grup. Saya diam supaya tidak panjang,” ujarnya.
”Kalau pak bupati membenarkan, bupati saja yang ditulis, gak usah ke lainnya. Yang jelas, gak ada itu. Itu haknya OPD masing-masing,” tandasnya.
Editor : Abdul Basri