SUMENEP – Penguatan nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur pendidikan formal. Guru ngaji di tingkat akar rumput juga dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan sosial, politik, hingga pengaruh global yang semakin kompleks.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI Madura, MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, Selasa (23/6).
Kegiatan yang diikuti guru ngaji dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep itu diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH Jumaatun. Hadir sebagai narasumber Amir Syarifuddin dan Slamet Wahedi. Turut mendampingi dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh Fauzi dan Slamet Hidayat.
Dalam pemaparannya, Amir Syarifuddin menekankan pentingnya pemahaman agama yang utuh agar tidak melahirkan sikap ekstrem maupun intoleran. Menurutnya, pemahaman keagamaan yang sempit berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai ajaran Islam.
“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” ujarnya.
Amir menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ideologi. Fanatisme sempit, lemahnya penegakan hukum, hingga derasnya arus globalisasi juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan memahami persoalan secara utuh agar tidak mudah terjebak pada prasangka maupun informasi yang hanya menampilkan sisi permukaan.
“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, Slamet Wahedi menegaskan bahwa kebangsaan harus menjadi perekat seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun kelompok.
Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif tanpa menghilangkan semangat persaudaraan sesama anak bangsa.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa nasionalisme yang sehat harus berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan. Semangat kebangsaan, lanjutnya, tidak boleh membuat masyarakat menutup mata terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global.
Pada pilar keadilan sosial dan kesejahteraan, Slamet menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki negara harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” tandasnya. (*/red)
Editor : Dafir.