INFRASTRUKTUR merupakan salah satu komponen penting dalam suatu daerah. Bahkan, suatu daerah akan berkembang apabila infrastrukturnya memadai. Seperti pembangunan jembatan yang merupakan konektivitas antara supplier dan konsumen.
Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM Sutikno. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dilihat dari tiga komponen. Yakni, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan perluasan kesempatan kerja sehingga menurunkan angka kemiskinan.
”Kalau kita lihat pembangunan ekonomi di Madura, Bangkalan masih nomor dua dari bawah. Itu tandanya pembangunan di Bangkalan belum merata,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata itu salah satunya disebabkan konektivitas antardaerah belum tersedia. Seperti pembangunan jembatan yang membantu mobilitas masyarakat.
Meski diakui, pembangunan yang dibutuhkan saat ini tidak hanya infrastruktur fisik. Tapi, juga infrastruktur nonfisik seperti teknologi informasi.
Salah satu contoh buruknya infrastruktur di Madura adalah wilayah kepulauan. Salah satunya, tingkat aksesibilitasnya di kepulauan cukup sulit. Meskipun, di daerah daratan juga terdapat infrastruktur yang belum memadai. ”Desa juga memiliki peran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” sambungnya.
Menurut Sutikno, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran yang disediakan cukup besar. Tahun ini sekitar Rp 300 triliun khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
”Tapi, karena negara kita luas, mungkin target pembangunan pemerintah belum bisa mencakup daerah-daerah terpencil,” ucapnya.
Sutikno menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada pembangunan infrastruktur jalan. Namun, tantangan ke depan, masyarakat Indonesia juga perlu mempersiapkan teknologi informasi. Mayoritas aktivitas ekonomi sudah mulai bergeser menggunakan teknologi.
Akademisi Fakuktas Ekonomi dan Bisnis UTM itu beberapa kali terlibat dalam pembangunan Bangkalan. Yakni, sebagai konsultan.
”Bentuk keterlibatan kami untuk pembangunan Bangkalan tentu tidak berbentuk uang. Tapi, kontribusi kami menyiapkan SDM yang bisa memberikan kontribusi di bidang ekonomi melalui lulusan-lulusan kami,” terangnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nazhatut Tullab Al-Muafa Sampang Zulviar Anas menyampaikan, ketersediaan infrastruktur dalam mendukung perekonomian di suatu daerah menjadi sangat penting. Keterbatasan sarana infrastruktur akan menghambat perputaran roda perekonomian masyarakat.
Secara kelembagaan, kampus tersebut menyiapkan konsep untuk mendukung peningkatan ekonomi di Sampang. Yakni, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan salah satu tridarma perguruan tinggi.
”Kami sudah menyiapkan konsep untuk berkontribusi kepada daerah. Tinggal ke depan perlu komunikasi untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah,” tandas dosen Prodi Bisnis Digital itu.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ach. Baihaki mengemukakan, secara garis besar, pembangunan infrastruktur Madura sudah selesai. Terutama untuk lintas selatan.
Tetapi, apakah hal itu menunjang atau tidak, bergantung pada komoditas perekonomian di suatu daerah. Menurut dia, komoditas perekonomian di Madura terpusat antara garam dan tembakau.
”Saya rasa dua komoditas ini sangat baik. Terlepas setiap tahunnya ada perubahan harga,” kata dia.
Baihaki mengatakan, pemerintah, baik tingkat desa maupun kabupaten sudah diberi kewenangan penuh dalam merencanakan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi skala prioritas.
Tidak hanya itu, misi pemerintah dan masyarakat juga harus berkesinambungan. Sebab, secara umum, pemerintah mengacu pada regulasi formal. Sementara masyarakat punya acuan moral yang menjadi landasan.
Baihaki mengatakan, selama ini dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, akademisi maupun kampus selalu dilibatkan. Kampus bertugas memberikan masukan dan konsep yang ideal.
Dia menegaskan, kampus merupakan ruang ideal, dan pemerintahan adalah ruang praktis. Sebagus apa pun konsep dan teori yang disuguhkan kepada pemerintah, pasti masih banyak pertimbangan untuk merealisasikan.
”Lagi-lagi terbentur dengan kemampuan anggaran dan sebagainya. Yang jelas, selama ini kampus berkewajiban menyumbang ide dan gagasan dalam rencana pembangunan di suatu daerah,” tandasnya. (za/jun/di/pen)
Editor : Abdul Basri