BANGKALAN, RadarMadura.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan terus berjalan karena ditopang oleh prinsip gotong royong.
Prinsip ini menggambarkan nilai sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana sesama peserta saling membantu menjamin biaya layanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Nuzuludin Hasan, mengatakan bahwa Program JKN sangat bergantung pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyebut masyarakat yang aktif membayar iuran menjadi kunci agar program ini terus memberi manfaat.
”Program JKN ini berjalan karena terdapat gotong royong. Saat seseorang yang sehat dan tetap membayar iuran, secara tidak langsung ia sedang membantu peserta lain yang sedang membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Nuzul di ruang kerjanya, Kamis (17/7).
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan peserta dalam membayar iuran. Hal itu berdampak langsung pada keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kepatuhan bukan hanya soal administrasi, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
Jika banyak peserta menunggak, beban gotong royong menjadi berat dan mengganggu kestabilan program.
”Kami sering sampaikan kepada peserta bahwa membayar iuran tepat waktu adalah bentuk kontribusi nyata dalam sistem JKN. Jika peserta tidak patuh atau banyak yang menunggak iuran, tentu beban gotong royong akan terasa berat dan dapat mengganggu kestabilan program JKN,” tegas Nuzul.
Selain partisipasi peserta, BPJS Kesehatan juga membangun kolaborasi lintas sektor. Instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan dilibatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat.
”Stakeholder mempunyai peran besar dalam memperluas jangkauan edukasi. Dengan adanya sinergi lintas sektor, pesan-pesan positif terkait program JKN akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat,” katanya.
BPJS Kesehatan Pamekasan juga terus memperluas akses layanan agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Inovasi layanan dilakukan lewat Mal Pelayanan Publik (MPP), BPJS Keliling, serta sosialisasi langsung di tengah masyarakat.
”Kami tidak ingin layanan hanya bertumpu pada kantor cabang saja. Melalui berbagai kanal layanan yang sudah berjalan, kami ingin memastikan bahwa peserta dapat mengurus berbagai keperluan administrasi serta konsultasi dengan lebih mudah dan cepat,” ucap Nuzul.
Nuzul menegaskan bahwa layanan BPJS Kesehatan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Petugas sudah dibekali pelatihan agar melayani peserta secara cepat, ramah, dan informatif.
”Peserta mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dan setara, apapun latar belakangnya. Prinsip ini yang kami jaga dalam setiap layanan kami,” lanjutnya.
Dari sisi akademisi, Sekretaris Prodi S1 Administrasi Kesehatan Universitas Noor Huda Mustofa (NHM), Eka Suci Daniyanti, menilai konsep gotong royong dalam JKN perlu disosialisasikan secara luas.
Ia menilai generasi muda, khususnya mahasiswa, harus memahami pentingnya jaminan sosial sejak dini.
”Kami sebagai akademisi, sangat mendukung prinsip gotong royong untuk menjadi pondasi kokoh dari program JKN, karena dengan prinsip tersebut masyarakat yang sehat membantu masyarakat yang sakit, dan masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memahami pentingnya jaminan sosial,” ujar Eka.
Eka menyebut institusi pendidikan punya peran penting membentuk pola pikir masyarakat yang inklusif dan sadar jaminan kesehatan. Mahasiswa bisa belajar dan memperkuat nilai-nilai sosial melalui program pengabdian masyarakat.
”Kampus bukan hanya tempat belajar teori tapi juga menjadi ruang untuk membangun empati dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan ini, mahasiswa memiliki peran penting untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai gotong royong di masyarakat,” tambahnya.
Dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang terus diperkuat, BPJS Kesehatan yakin Program JKN akan terus berkelanjutan. Gotong royong akan tetap menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan sistem jaminan kesehatan nasional. (*/dry)
Editor : Hendriyanto