SAMPANG, RadarMadura.id – Perilaku penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Marsuki tidak patut dicontoh.
Aparatur sipil negara (ASN) itu melakukan pengancaman terhadap jurnalis Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Ubaidillahir Ra’ie.
Dia tidak terima lantaran proyek pembangunan lapangan futsal di tempatnya bertugas sebagai Pj Kades diberitakan.
Padahal, terdapat beberapa kejanggalan dalam pengerjaan proyek yang bersumber dari dana desa (DD) tersebut.
Berdasar pantauan di lapangan, proyek pembangunan lapangan futsal di Desa Karang Penang Onjur tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya rampung.
Beberapa jenis pengerjaan belum dilaksanakan. Seperti, atap dan jaring pengaman.
Proyek yang dibangun dengan pagu anggaran Rp 576 juta tersebut tidak bertahan lama. Terdapat beberapa titik sudah mengalami keretakan.
Di antaranya, sisi sebelah timur, tengah, dan di depan gawang utara maupun selatan.
Pengancaman yang dilakukan Masruki disampaikan via pesan voice note WhatsApp, Jumat (24/5).
Dia tidak terima proyek pembangunan lapangan futsal di wilayah tugasnya diberitakan.
”Bukan salah saya nanti kalau ada apa-apa. Karena Sampean meliput dan memfoto proyek lapangan futsal tanpa seizin saya,” ucap Pj Kades Karang Penang Onjur Marsuki, Jumat (24/5).
Dia meminta pemberitaan tentang lapangan futsal itu dihentikan. Sebab, bagi dia, seseorang terpancing emosinya bukan hanya persoalan perempuan.
”Saya tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Mari jangan begitu, kalau ada apa-apa jangan salahkan saya nanti,” ujarnya.
Ketua PWI Sampang Fathor Rahman mengatakan, dalam tugas wartawan dilindungi Undang-Undang 40/1999 tentang Pers.
Dengan begitu, wartawan tidak boleh intimidasi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.
Ironisnya, orang yang melakukan pengancaman yaitu Pj Kades selaku abdi negara.
”Seharusnya sebagai ASN menunjukkan nilai intelektual sebagai abdi negara yang berpendidikan,” ujarnya.
Pihaknya mendesak, Pemkab Sampang melakukan evaluasi terhadap Pj Kades Karang Penang Onjur.
Sebab, pengancaman terhadap jurnalis yang dilakukan mengindikasikan Marsuki tidak profesional.
”Itu harus menjadi catatan serius dan mesti dipanggil oleh pemkab untuk dievaluasi,” desaknya.
Persoalan pengerjaan proyek pembangunan lapangan futsal di Desa Karang Penang Onjur menjadi atensi Inspektorat Sampang.
Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan tersebut kini masih melakukan kajian awal untuk melakukan audit khusus
”Jika memang (pembangunan lapangan futsal) dianggarkan 2023, tapi baru diselesaikan 2024, atau bahkan belum selesai, berarti itu ada potensi penyalahgunaan belanja keuangan negara,” ucap Inspektur Inspektorat Sampang Ari Wibowo.
Saat ini, sambung Ari, lembaganya masih memetakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lembaganya untuk melakukan audit khusus.
Sebab, masih ada beberapa jadwal kegiatan audit yang sedang dilaksanakan internalnya.
”Tapi, tetap proyek tersebut menjadi atensi bagi kami untuk diaudit khusus,” tegasnya.
Pihaknya berjanji untuk bekerja secara profesional jika nantinya melakukan audit khusus penggunaan DD Karang Penang Onjur 2023. Tujuannya, mewujudkan Kota Bahari bebas dari tindakan korupsi.
”Kami berkomitmen untuk membebaskan Sampang dari penyalahgunaan dana desa. Dalam mewujudkannya, butuh keterlibatan pers dalam mengontrolnya,” janjinya. (bai/jup)