BANGKALAN, RadarMadura.id – Penampilan Dedy Yusuf terlihat sederhana. Dia mengenakan songkok nasional dan kemeja lengan pendek saat ditemui Jawa Pos Radar Madura (JPRM) di ruang kerjanya di kantor DPRD Bangkalan, Rabu (11/9).
Tidak ada aksesori apa pun yang melekat di tubuhnya, walaupun hanya jam tangan.
Di usianya yang masih muda, 29 tahun, Dedy sudah memegang jabatan strategis di Kabupaten Bangkalan.
Selain sebagai anggota legislatif, dia ditunjuk partai menduduki kursi Ketua sementara DPRD Bangkalan.
Jabatan tersebut berpeluang tetap dia genggam karena PKB tetap merekom politikus asal Kecamatan Kokop itu sebagai ketua dewan definitif.
Dedy kali pertama terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Kemudian, Dedy kembali terpilih menjadi wakil rakyat periode 2024–2029.
Dia mendapat kepercayaan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) tiga Bangkalan, yang meliputi Kecamatan Kokop, Konang, dan Tanjungbumi.
Di periode keduanya ini, Dedy mendapatkan kepercayaan dan tugas besar dari partainya untuk menjadi Ketua sementara DPRD Bangkalan.
Dedy mengaku tidak pernah bermimpi menjadi pimpinan dewan. Namun, tugas dan amanah itu harus dimaksimalkan untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Salak.
Tugas besar itu akan dijadikan sarana dan kesempatan untuk terus belajar di dunia politik.
”Termasuk belajar tentang dunia pemerintahan lebih mendalam serta dinamika dan karakter masyarakat Bangkalan,” tutur Dedy.
Ada beberapa masalah krusial di Bangkalan yang akan menjadi perhatian legislatif ke depan.
Di antaranya, persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Infrastruktur jalan menjadi fondasi awal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam empat tahun terakhir, peningkatan jalan banyak dilakukan secara swadaya oleh tokoh masyarakat.
”Artinya, masalah peningkatan jalan ini menjadi PR yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
Di sisi lain, penyediaan air bersih juga menjadi problem yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Selama ini masih banyak daerah yang kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kalau di wilayah kota mungkin masalah ini tidak jadi masalah.
Tapi kalau di desa, masyarakat harus membeli untuk bisa mendapatkan air bersih.
Dedy mengungkapkan, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih tidak murah.
Satu tangki air bisa mencapai Rp 350 ribu. Ukuran satu tangki air hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga selama seminggu.
”Jadi kalau sebulan bisa menghabiskan Rp 1,4 juta. Bagi masyarakat yang mampu mungkin tidak terasa, tapi bagi yang tidak mampu, uang segitu sangat besar,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Bangkalan akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan penyediaan air bersih.
Misalnya melalui pengembangan yang dilakukan perusahaan umum daerah air minum (PUDAM). Kemudian, pembangunan infrastruktur pengairan.
”Seperti pembangunan embung atau sistem penyediaan air minum (SPAM) dan lain sebagainya,” katanya.
Pihaknya juga mendorong agar Bangkalan ke depan lebih ramah investor.
Karena masuknya investasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah.
Yakni, terbukanya lapangan pekerjaan, dan pendapatan daerah berpotensi semakin meningkat.
Dia memaparkan, 72 persen APBD Bangkalan digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan 28 persen lainnya untuk belanja modal.
Pihaknya pesimistis Bangkalan bisa berakselerasi menjadi daerah maju jika belanja modalnya minim.
”Makanya, kalau ada investor, harus kita sambut dengan baik. Apalagi menguntungkan bagi daerah,” paparnya.
Dedy menerangkan, kabupaten dan kota di Indonesia yang statusnya daerah maju tidak lepas dari tiga hal.
Yakni pendidikan, pariwisata, dan industri. Tiga hal tersebut belum sepenuhnya menonjol di Bangkalan.
Menurutnya, yang berpotensi ditonjolkan ke depan sektor pendidikan. Apalagi sekarang banyak warga luar daerah yang kuliah di Bangkalan.
Banyaknya warga luar daerah yang tinggal di Bangkalan akan mampu mendatangkan investor di sektor pariwisata maupun industri.
”Saya pernah hidup di Jogjakarta, di sana itu maju bukan karena pariwisata atau industri, tetapi karena pendidikan. Maka, ke depan pendidikan ini akan menjadi concern kita,” sambungnya.
Dedy mengakui tidak mudah untuk mewujudkan gagasannya itu. Sebab, 49 anggota dewan lainnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Tetapi, pihaknya yakin semuanya memiliki tekad yang sama, yakni membawa Bangkalan ke arah lebih baik.
”Kami akan musyawarahkan dan jadikan skala prioritas. Kami yakin teman-teman anggota dewan ini memahami keuangan daerah terbatas. Sehingga, tidak semua aspirasi bisa terakomodasi. Untuk itu, harus ada skala prioritas,” tukasnya. (jup/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti