BANGKALAN, RadarMadura.id –Bahiruddin tidak bisa berleha-leha setelah dilantik sebagai komisioner KPU Bangkalan periode 2024–2029.
Dia langsung disibukkan dengan putusan MK terkait sengketa Pemilu 2024.
Karangan bunga ucapan selamat terpilihnya komisioner periode 2024–2029 berjejer rapi di depan kantor KPU Bangkalan Rabu (19/6).
Di balik pintu utama kantor itu terdapat dua orang sedang duduk. Mereka menanyakan tujuan setiap tamu yang datang.
Satu dari dua orang tersebut mengarahkan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) ke ruang kerja komisioner KPU Bangkalan, Bahiruddin.
Alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu sedang sendirian di ruangannya.
Bahir mengaku tidak menyangka bisa menjadi komisioner KPU Bangkalan. Sebab, dirinya hanya seorang pemuda desa.
Apalagi, bapak dua anak tersebut terlahir dari keluarga yang jauh dari kata mampu. Dia bisa menamatkan pendidikan sarjana dengan perjuangan berdarah-darah.
Bahkan, dia harus membantu orang tuanya mencangkul dan mencari rumput untuk pakan ternak saat masih mahasiswa. ”Orang tua saya petani,” katanya
Bahir sering menjadi bahan guyonan teman kuliah dan seniornya saat berkunjung ke rumahnya di Desa Katol Timur, Kecamatan Katol.
Sebab, kediamannya berada di pelosok desa yang masuk sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Setiap ada yang berkunjung ke rumah, saya sering ditanya, tahu dari mana ada UTM. Namun, guyonan seperti itu saya jadikan motivasi untuk terus mendapatkan pendidikan di bangku kuliah serta bersemangat untuk berorganisasi,” ujarnya dengan berkelakar.
Sebelum menjadi komisioner KPU Bangkalan, pria kelahiran 1991 tersebut dikenal sebagai advokat yang berlatar belakang aktivis.
Bahir pernah menduduki posisi sebagai ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan periode 2017–2018.
Perjalanannya di dunia organisasi ekstra kampus semakin melejit pasca dipercaya menjadi kepala bidang PKC PMII Jatim periode 2018–2022.
Selain itu, suami Musrifah tersebut memiliki sejumlah pengalaman dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Bahir tercatat pernah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2014.
Kemudian, menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kokop saat Pilkada 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
”Setelah Pemilu 2019, saya lebih menekuni dunia advokat sebelum akhirnya dipercaya menjadi tim fasilitasi pemilihan kepala desa (TFPK) 2023. Banyak pengalaman dan dinamika yang saya hadapi saat itu dan menjadi pembelajaran penting bagi kami,” katanya.
Pengalamannya mendaftar sebagai komisioner KPU Bangkalan periode 2024–2029 merupakan kali pertama.
Bahir mengaku tanggung jawabnya sebagai komisioner KPU tidak ringan. Karena setelah dilantik, dirinya bersama empat komisioner lainnya dihadapkan pada beberapa agenda besar pemilihan.
Yakni, melaksanakan hitung ulang (HU) di 10 TPS di Kecamatan Burneh. Selain itu, pilkada serentak 2024.
”Kami tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban, tapi tanggung jawab yang dituntaskan bersama komisioner KPU lainnya,” katanya. (*/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta