JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan kesiapan mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan sekaligus memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan ekosistem keuangan formal.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden meminta masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan serta meminta sejumlah bank, termasuk BRI, mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Dalam implementasinya, pemerintah juga mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran.
Pemanfaatan QRIS juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem transaksi digital tersebut.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan BRI siap mendukung arahan Presiden dan berkoordinasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasinya.
Baca Juga: Aksi Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Masker dan Vitamin untuk Lindungi Masyarakat dari Abu Vulk
Menurut Hery, perluasan kepemilikan rekening harus diarahkan tidak hanya pada pembukaan rekening, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery.
Menurut Hery, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah.
Ketika masyarakat semakin terkoneksi dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Menko Perekonomian bahwa berbagai program pemerintah ke depan dapat disalurkan melalui rekening yang dipersiapkan bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dalam rapat tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57%.
Baca Juga: Fundamental Solid, BRI Perkuat Shareholder Value melalui Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan
Sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI memiliki kapabilitas dan infrastruktur untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir Triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual.
Kapabilitas tersebut ditopang 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, serta 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa. Selain itu, BRI memiliki ekosistem digital melalui super app BRImo yang hingga Triwulan II 2026 telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna.
Kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi kekuatan BRI dalam menjangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.
Infrastruktur tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.
Menurut Hery, perluasan akses keuangan harus diikuti edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa bertransaksi secara digital.
Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat memanfaatkan rekening bukan sekadar sebagai tempat menyimpan dana, tetapi sebagai pintu masuk menuju ekosistem keuangan yang lebih luas.
Baca Juga: Bupati Sumenep Minta Atlet Lokal Dibina sejak Dini
Kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk masyarakat menuju berbagai layanan keuangan, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan serta profil masing-masing nasabah.
Langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat keterhubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi formal.
Lebih jauh, Hery menilai perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Semakin banyak masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar pula peluang membangun aktivitas ekonomi yang inklusif dan terdigitalisasi.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan dana, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rekam jejak transaksi.
Rekam jejak tersebut pada akhirnya dapat mendukung akses pelaku usaha terhadap berbagai layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usahanya.
Di sisi lain, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Hery. (*/dry)
Editor : Hendriyanto