YOGYAKARTA, RadarMadura.id — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) kembali memperkuat upaya peningkatan keamanan operasi dan tata kelola perizinan bahan peledak (handak) melalui dua agenda rapat kerja strategis.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Yogyakarta ini meliputi Rapat Kerja Kesekuritian Hulu Migas Jabanusa 2025 dan Rapat Kerja Perizinan serta Pengelolaan Handak Hulu Migas Jabanusa 2025.
Kedua forum tersebut menjadi momentum penting bagi SKK Migas Jabanusa dan KKKS untuk menegaskan komitmen terhadap operasional hulu migas yang aman, patuh regulasi, serta berwawasan HSE (Health, Safety, and Environment).
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga demi menjamin keberlangsungan operasi migas yang berada di wilayah padat penduduk dan memiliki dinamika sosial yang tinggi.
Dalam agenda pertama mengenai kesekuritian, SKK Migas Jabanusa mengajak seluruh KKKS untuk membahas pendekatan dan strategi baru dalam peningkatan keamanan area operasi.
Tantangan keamanan di sektor hulu migas semakin kompleks, mulai dari ancaman sosial, gangguan masyarakat, hingga potensi aksi sabotase di beberapa titik kritis. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri menjadi fokus utama pembahasan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa peningkatan kesekuritian akan berdampak langsung pada kelancaran kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta investasi migas di daerah.
“Kesekuritian yang solid akan menjamin kelancaran operasi hulu migas serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggono menyampaikan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan industri migas nasional. Keamanan lapangan migas bukan hanya terkait aset perusahaan, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, serta kemandirian energi nasional.
Baca Juga: SKK Migas Pastikan Survei Seismik 3D di Kangean Sesuai Regulasi, Bukan Pelanggaran
Pada hari kedua, SKK Migas kemudian menggelar rapat kerja terkait perizinan dan pengelolaan bahan peledak (handak). Bahan peledak merupakan elemen penting dalam beberapa kegiatan hulu migas seperti survei seismik, pekerjaan konstruksi bawah laut, serta kegiatan pengeboran sumur eksplorasi maupun eksploitasi. Penggunaannya yang sensitif membutuhkan tata kelola yang sangat ketat dan terkoordinasi.
Rapat ini membahas penyelarasan proses perizinan pembelian, penyimpanan, penggunaan, dan pengangkutan bahan peledak agar sesuai prosedur. Koordinasi antara KKKS, Kepolisian RI, dan SKK Migas dipertegas untuk memastikan setiap tahapannya transparan, terpantau, dan mengikuti aturan perundangan secara penuh.
Isu lain yang turut dibahas adalah standar keselamatan gudang handak, termasuk pemenuhan spesifikasi sesuai SNI 6911:2025. Standar tersebut menjadi acuan nasional bagi fasilitas penyimpanan bahan peledak industri, mengatur jarak aman, struktur bangunan, sistem proteksi kebakaran, hingga tata letak penyimpanan.
Menurut Anggono, pengelolaan handak bukan hanya persoalan teknis operasional, tetapi juga bagian dari sistem keselamatan nasional. “SKK Migas memastikan seluruh tahapannya berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai ketentuan perundangan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
SkkBaca Juga: Media Jadi Mitra Strategis SKK Migas Dorong Target Produksi Hulu Migas untuk Ketahanan Energi Nasional
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kepolisian Daerah, TNI, seluruh KKKS di wilayah Jabanusa, serta vendor resmi bahan peledak. Kolaborasi ini penting mengingat rantai distribusi handak melibatkan banyak pihak yang harus saling terhubung dalam sistem pengawasan terpadu.
SKK Migas berharap melalui dua rapat kerja ini dapat terbangun Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang menjadi rujukan bersama KKKS, SKK Migas, dan aparat keamanan. SOP tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko sekaligus memastikan respons cepat jika terjadi potensi gangguan keamanan atau kedaruratan terkait handak.
Selain itu, penguatan budaya sadar keamanan dan HSE di seluruh jenjang operasional juga menjadi tujuan utama. Setiap pekerja migas, mulai dari manajemen hingga kru lapangan, diharapkan memahami prosedur keamanan yang berlaku.
Forum ini juga menghasilkan komitmen untuk memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar-lembaga, khususnya dalam pengendalian distribusi handak dan mitigasi risiko keamanan di wilayah operasi migas.
Baca Juga: SKK Migas Jabanusa Perkuat Sinergi Penuhi Kebutuhan Nasional
Anggono menegaskan bahwa SKK Migas Jabanusa akan terus memperkuat kemampuan pengawasan, baik terhadap aspek keamanan maupun tata kelola perizinan handak, agar sejalan dengan target peningkatan produksi migas nasional. “Kami menempatkan keselamatan, keamanan, dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas,” tutupnya.
Dengan berlangsungnya dua rapat kerja ini, SKK Migas Jabanusa dan seluruh KKKS menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan profesionalisme dan tata kelola industri migas nasional, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. (*/dry)
Editor : Hendriyanto