Oleh MOH. RASYID
PILKADA Sumenep 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Meski hanya tinggal menghitung bulan, para kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang akan berlaga belum bisa dipastikan. Sejauh ini hanya pasangan Fauzi-Imam yang sudah resmi mendeklarasikan sebagai bacabup dan bacawabup Sumenep mendatang.
Bagi saya, kenyataan itu tak terlalu mengejutkan. Pada pilkada nanti, Achmad Fauzi maju sebagai petahana. Membaca peta politik, memitigasi ancaman-ancaman lawan, dan melakukan konsolidasi politik lebih dini bagi kubunya bukan perkara yang amat sulit. Lagi pula, ia kader PDIP, partai dengan raihan kursi DPRD Sumenep terbanyak pada pemilu kemarin (11 kursi). Fauzi dan PDIP punya ”privilege” lebih, sehingga memungkinkan untuk memasang ”kuda-kuda” lebih awal.
Geliat Kekuatan Kiai
Dalam derajat-derajat tertentu, berbicara politik Sumenep sejatinya sedang berbicara kiprah kiai-kiai pesantren. Setidaknya sejak pasca Reformasi (1998), kiai-kiai pesantren turut mewarnai kontestasi politik di ujung timur Pulau Madura ini. Dua tahun pasca reformasi, Sumenep dipimpin oleh KH Ramdlan Siraj selama dua periode (2000–2010). Kepemimpinan pengasuh Ponpes Nurul Islam itu kemudian dilanjutkan oleh KH A. Busyro Karim selama dua periode (2010–2021).
Achmad Fauzi, bupati Sumenep (2021–sekarang) yang melanjutkan kepemimpinan KH Busyro, memang tidak merepresentasikan sosok kiai pesantren. Tapi, sosok yang mewakilinya dalam memimpin Sumenep selama hampir empat tahun berjalan adalah seorang nyai pesantren cukup ternama sekaligus aktivis yang cukup terpandang, yaitu Nyai Hj Dewi Khalifah. Ia merupakan pengasuh Ponpes Aqidah Usymuni sekaligus ketua PC Muslimat NU Sumenep (2022–2027).
Dalam kontestasi politik untuk periode keduanya, Achmad Fauzi tidak sepenuhnya menanggalkan strategi lamanya. Ia dan PDIP masih mengakui relevansi kekuatan kiai pesantren dengan hegemoni keagamaan yang kuat. Barangkali atas pertimbangan itulah PDIP merekomendasikan KH Imam Hasyim untuk mendampingi Fauzi pada pilkada mendatang. ”Nilai jual” KH Imam jadi semakin tinggi lantaran ia tengah menakhodai DPC PKB Sumenep, yang raihan kursi DPRD-nya terbanyak kedua (10 kursi) setelah PDIP.
Dalam amatan saya, pertimbangan kubu Fauzi atas sosok KH Imam Hasyim tidak berhenti di situ. Sebelumnya, tersiar kabar munculnya bakal calon lain yang juga memiliki basis kiai pesantren yang kuat, sebut saja KH Ali Fikri. Ia seorang kiai muda yang mengasuh Ponpes Annuqayah. Kita tahu, Annuqayah merupakan pesantren besar tertua di Madura, didirikan oleh KH Moh. Syarqawi pada 1887 (annuqayah.net). Hingga kini, ribuan santri menimba ilmu di pesantren yang terletak di Kecamatan Guluk-Guluk itu.
Meski pasangan Fattah Jasin-KH Ali Fikri pernah kalah atas pasangan Achmad Fauzi-Nyai Hj Dewi Khalifah pada Pilkada Sumenep 2020, tetapi hegemoni ketokohan serta rekam jejak KH Ali Fikri dalam dunia politik tetap jadi pertimbangan penting kubu-kubu di luarnya. Maka, bukan tidak mungkin ditunjuknya KH Imam Hasyim sebagai pendamping Fauzi pada pilkada nanti dimaksudkan untuk mengimbangi kemungkinan munculnya kekuatan-kekuatan aktor kiai pesantren seperti KH Ali Fikri.
Hanya saja, KH Ali Fikri tidak memiliki cukup ”bekal” untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Sumenep. PPP, parpol yang dipimpinnya kini, hanya meraih 6 kursi DPRD Sumenep. Perolehan itu belum memenuhi ketentuan UU 10/2016, bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui parpol atau gabungan parpol sedikitnya harus memiliki sembilan kursi atau minimal 20 persen di DPRD.
Baca Juga: Tripartit ”PPP” untuk Kesejahteraan Petani Tembakau
Fragmentasi
Jalan satu-satunya bagi KH Ali Fikri untuk mempermulus rencana pencalonannya adalah membangun koalisi dengan parpol lain. Pertanyaannya, dengan parpol mana koalisi akan dan mungkin dibangun? Berbagai analisis dan kemungkinan-kemungkinan tentu masih terbuka lebar. Yang pasti, PPP tidak mungkin berkoalisi dengan PKB lantaran PDIP sudah meminangnya lebih awal. Kenyataan ini meruntuhkan (kemungkinan) konsolidasi kekuatan aktor-aktor kiai pesantren di Sumenep untuk melawan petahana.
Jika dipetakan berdasarkan ideologi parpol atau ideologi pemimpinnya, setidaknya terdapat empat parpol di Sumenep yang bercorak Islam dan tradisi pesantren: PPP dan PKB adalah parpol berideologi Islam yang dipimpin oleh seorang kiai pesantren. Meski berideologi nasionalis, Partai Gerindra dipimpin oleh KH Ilyasi Siraj yang merupakan kiai pesantren. Meski tidak dipimpin oleh kiai pesantren murni–sebagaimana ketiga parpol–PKS juga termasuk parpol berideologi Islam.
Dalam sebuah forum terbatas, salah seorang teman mengemukakan analisisnya terkait kekuatan aktor-aktor politik dari kalangan kiai di Sumenep. Menurutnya, untuk mampu memenangi–atau setidaknya mengimbangi–dominasi petahana dalam Pilkada Sumenep mendatang, para kiai beserta seluruh santri, alumni, dan simpatisannya perlu merapatkan barisan dan menyatukan suara pada dua sosok kiai potensial yang disepakati secara kolektif. Teman saya itu rupanya merujuk pada adanya hubungan emosional yang erat antara masyarakat Sumenep dan kiai pesantren.
Tesis teman saya tak sepenuhnya relevan. Kontestasi politik tidak sesederhana itu. Pemilihan kepala daerah (bupati) dengan sistem kepartaian memerlukan dukungan parpol atau gabungan parpol, dan tentu saja biaya serta logistik lainnya yang memadai. Hampir bisa dipastikan, kekuatan aktor-aktor kiai pesantren mulai terpecah. Koalisi antar parpol Islam kian jauh dari perkiraan, setidaknya dengan berkoalisinya PDIP-PKB yang memasangkan Fauzi-Imam. Dengan begitu, kekuatan politik kiai-kiai untuk menjadi lawan tanding petahana mustahil bisa terwujud.
Kabarnya, rencana pencalonan KH Ali Fikri tak kunjung mendapat rekom dari DPP PPP, parpol tempat ia mengabdi dan berproses. Mengapa? Bisa jadi karena tersumbat oleh campur tangan aktor-aktor elite di baliknya. Tapi, jika pada akhirnya situasi ini tidak berubah, dan hanya pasangan Fauzi-Imam yang mendaftar ke KPU, maka kita akan disuguhi dua kenestapaan sekaligus: Fauzi-Imam melawan kotak kosong, dan terhempasnya kekuatan politik kiai-kiai Sumenep ke ujung tanduk. (*)
*)Dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Universitas Annuqayah, Sumenep
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti