Oleh ABD. MUNIB
ADAGIUM ”ngèrèng ḍhâbu” yang berarti tunduk patuh pada dawuh kiai, mencerminkan betapa besarnya pengaruh kiai dalam masyarakat Madura. Fatwa kiai bagi masyarakat Madura sering kali tidak hanya dianggap sebagai nasihat spiritual, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang memiliki dampak jauh lebih luas. Di tengah mengakarnya keyakinan tersebut, kiai –ulama atau tokoh agama bagi masyarakat Madura– dihormati dan dijadikan rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Penerimaan dan kepatuhan terhadap fatwa kiai dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sudah mengakar sejak lama. Fatwa kiai adalah panduan mutlak yang harus diikuti, tidak hanya dalam masalah-masalah keagamaan, tetapi juga dalam keputusan politik.
Dalam konteks politik, fatwa tersebut bisa menjadi acuan dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu maupun kelompok. Misalnya, ketika ada keputusan politik penting, seperti pemilihan umum atau kebijakan publik, masyarakat Madura sering kali menunggu fatwa dari kiai sebelum menentukan sikap. Fatwa ini dianggap sebagai pernyataan yang harus ditaati, hampir seperti firman yang tidak bisa diganggu gugat kesahihannya. Dengan kata lain, fatwa kiai merupakan legitimasi yang menjadi landasan bagi banyak orang dalam menentukan pilihan politiknya. Sebab, bagi masyarakat Madura, kiai tidak hanya dianggap sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur moral yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama.
Dengan segala kewibawaan yang menempel pada kiai sering kali memberikan pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat. Kiai dikenal sebagai sosok yang dipercaya bijaksana, adil, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum agama. Dengan demikian, wajar tatkala fatwa kiai diimani sebagai keputusan yang sah dan tepat, baik dalam konteks keagamaan maupun politik. Contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai situasi politik di Madura. Bahkan ketika patronasi politik yang didukung oleh masyarakat gagal untuk memenangkan jabatan atau mencapai tujuan politik tertentu, masyarakat tetap merasa puas dan menang jika mereka telah mengikuti fatwa kiai. Kemenangan ini tidak diukur semata-mata dari hasil politik yang terlihat, tetapi juga dari seberapa jauh mereka telah menjalankan petunjuk kiai dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Madura, hasil duniawi merupakan bonus dari tindakan yang dianggap benar secara spiritual.
Namun, ada beberapa nuansa yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara fatwa kiai dan keputusan politik di Madura. Pertama, meskipun fatwa kiai memiliki pengaruh yang sangat besar, tidak semua orang di Madura mungkin sepenuhnya mengikuti fatwa tersebut. Ada variasi dalam seberapa ketat seseorang atau kelompok mengikuti fatwa kiai, bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan pribadi, dan pengaruh lingkungan sosial.
Kedua, pengaruh fatwa kiai dalam politik juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, dalam era modern ini, media sosial dan akses informasi yang lebih luas dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap fatwa kiai. Dalam beberapa kasus, adanya perbedaan pendapat atau interpretasi mengenai fatwa kiai juga dapat memunculkan debat di kalangan masyarakat.
Ketiga, peran kiai dalam politik Madura juga dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman dan perkembangan sosial. Di era modern, banyak kiai yang mungkin harus menyesuaikan fatwa mereka dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Ini mungkin menciptakan situasi fatwa kiai perlu diadaptasi atau dipertimbangkan ulang dalam konteks perkembangan politik dan sosial yang lebih luas.
Ketiga faktor ini akan menunjukkan runcingnya gejolak bagi masyarakat fanatik tatkala muncul perbedaan dukungan politik di antara para kiai. Perbedaan dukungan ini semakin membelah keakraban masyarakat kelas menengah ke bawah apabila perbedaan sikap politik antar kiai ini dimanfaatkan oleh blater, pengusaha lokal dan para kontestan politik. Puncaknya bukan tidak mungkin memicu keretakan sosial masyarakat.
Lepas dari problem tersebut, sikap masyarakat Madura yang menjadikan fatwa kiai sebagai argumentasi dasar dalam keputusan politik mencerminkan keterkaitan erat antara agama dan budaya lokal dengan dinamika politik. Adagium ”ngèrèng ḍhâbu” yang menekankan kepatuhan pada dawuh kiai menunjukkan betapa figur kiai sering menjadi pusat otoritas terkait perihal yang berkelindan dengan etika, moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Alhasil, ngèrèng ḍhâbu tetap menjadi genetika keputusan politik masyarakat Madura. (*)
*)Asisten Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti