Oleh AQIL HUSEIN ALMANURI
SAYA kira, Kiai Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) mampu meredam konflik tegang antara PBNU dengan para pihak kontranya. Namun, ekspektasi saya terlalu mulia, Gus Ulil–sebagaimana dibuktikan dengan argumennya akhir-akhir ini–juga terjebak dalam ceruk tambang, bahkan secara naif seolah ingin membungkam para aktivis lingkungan dengan menggunakan tuduhan-tuduhan, seperti menganggap aktivis sebagai bagian dari ideologisasi lingkungan.
Kedudukan Gus Ulil di PBNU sebagai pengurus semakin mengindikasikan bahwa upaya-upayanya akhir-akhir ini sengaja dilakukan semata-mata untuk pasang badan bagi PBNU dari serangan-serangan kritik yang merebak. Sekali lagi, untuk PBNU, bukan untuk NU. Dalam konteks ini, polarisasi di NU terbagi antara pro dan kontra. Banyak kiai-kiai yang bersuara dan melakukan kritik atas hal ini. Jadi salah jika Gus Ulil menyebut upaya dirinya sebagai cara ”membela kiai”. Kiai mana yang dibela?
Dalam tradisi NU, kritik semacam itu adalah hal biasa. Sebagai struktur jam’iyah yang tidak top-down–sebagaimana ditulis Prof Gaffar Karim–warga NU terbiasa mengkritik NU struktural, bahkan jika menggunakan cara yang terbuka dan keras sekalipun. Sekaliber Gus Dur saja pernah dijuluki sebagai Kiai Ketoprak karena mengurus Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), atau Kiai As’ad yang konon memutuskan untuk keluar dari PBNU. Ini mengindikasikan, tradisi kritisisme ini sudah ada sejak dulu, bahkan pernah melibatkan Gus Dur dan Kiai As’ad.
Jadi, jika Gus Ulil menganggap upayanya sebagai cara melindungi kiai dan NU dari serangan (sebagaimana dijelaskan di salah satu tulisannya) itu kurang tepat. Mereka (aktivis lingkungan) mengkritisi tindakan PBNU, bukan kiainya, apalagi NU-nya.
Dengan membawa isu climate change sebagai ideologi divisive yang terjadi di negara Barat, Gus Ulil dengan sengaja memosisikan para aktivis sebagai sekelompok orang yang dengan mutlak menajiskan tambang. Dia berpandangan bahwa orang-orang yang saat ini menyuarakan tolak tambang adalah mereka yang terkena bias ideologi tersebut. Bahkan, tak segan dia mengatakannya sebagai suatu hal yang toxic dan harus dilawan.
Kedengarannya berlebihan, saya belum pernah mendengar aktivis-aktivis di Indonesia membawa isu lingkungan hingga menyeretnya pada taraf ortodoksi agama, apalagi sampai mengafirkan. Sejauh ini, diskusi-diskusi energi fosil yang dilakukan aktivis semata-mata menyorot bagaimana permainan buas di dalamnya berperan, seperti adanya politik patronase dan klientelisme. Yang disorot juga perihal kerusakan administrasi (ilegal), abuse of politic, dan diskriminasi yang jelas-jelas nyata. Tidak pernah diskusi perihal tambang itu menyoroti najis suci atau haram halalnya tambang.
Maka dari itu, saya agak terganggu ketika membaca apa yang oleh Gus Ulil disebut sebagai sensible/reasonable environmentalism. Faktanya, aktivis kita selalu menyoroti lingkungan secara wajar. Jika dirasa sesuai dengan maqashid syariah, tidak masalah, dan sebaliknya. Begitu juga mereka tidak pernah menakut-nakuti sebagaimana yang dia tuduhkan, kecuali fakta memang berbicara sendiri seberapa menakutkan tambang merusak banyak aspek kehidupan.
Di Bengkulu, misalnya, seperti dikutip dari Mongabay.co, limbah batubara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai Kota Bengkulu dan di Bengkulu Tengah yang terjadi di tahun 80-an hingga saat ini menjadi kerusakan yang nyata. Namun, pemerintah belum pernah berupaya untuk memberikan tanggung jawab.
Lubang bekas tambang belum direklamasi, kawasan hutan masih dibiarkan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang belum juga ada tanda-tanda dan dibiarkan. Kerusakan di daerah lain? Banyak. Contoh di depan hanya sebagian kecilnya. Tak ayal jika Ketua Jaringan Tambang (Jatam) Raja Eben Lumbanrau dengan tegas mengatakan tak ada tambang yang tidak ada kerusakannya.
Baca Juga: Refleksi 15 Tahun Jembatan Suramadu (2–Habis), Dari Madura, oleh Madura, dan untuk Madura
Lingkaran hitam antara politik patronase, klientelisme, dan money politics semakin memperburuk suramnya konflik tambang kita. Eskalasi kekerasan terhadap warga sekitar pemilik lahan yang dirampas makin menjadi-jadi. Pemerintah terkait tutup telinga, bahkan telah melegalkan karena sudah termasuk bagian dari ”balas budi” kepada pengusaha tambang yang mendanainya di kontestasi.
Kekerasan tidak hanya kepada warga lokal, namun sudah sering merangsek kepada jurnalis-jurnalis yang meliput dan meng-up berita-berita kerusakan. Dengan ini, saya agak skeptis jika PBNU tidak bakal terseret dalam lingkaran setan tersebut. Jika telah dikendalikan dengan adanya konsesi, maka sikap kritis PBNU kepada kebijakan pemerintah akan menjadi sangat utopis.
Selain itu, seperti yang banyak disinggung oleh tulisan-tulisan pembanding lainnya, Gus Ulil tidak paham mahallun niza’ (pokok masalah) yang dipersoalkan, dan sampai ini dia juga belum paham. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan sesederhana ”kenapa harus NU yang mengelola tambang?” belum dijawab dan terjawab dengan utuh. Pembaca hanya diajak berkeliling dalam hukum soal tambang. Atau malah melebar kepada ideologisasi climate change yang sering disinggung dalam tulisannya.
Pokok pembahasan perihal bagaimana eksistensi keputusan muktamar NU yang menolak tambang dan merawat lingkungan, atau sesimpel menginterpretasikan tema muktamar Merawat Jagat Membangun Peradaban belum tercapai. Wallahu a’lam. (*)
*)Sekretaris LPPM STAINAS Sumenep
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti