JAKARTA, RadarMadura.id – Warga Nahdlatul Ulama (NU) menggelar musyawarah besar (mubes) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (21/12). Kegiatan itu melahirkan seruan moral atas dinamika yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Aktivis NU Bangkalan Anshorulloh Faroq menyatakan, terdapat beberapa seruan moral yang dihasilkan dari pertemuan yang dilaksanakan di kediaman Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.
Antara lain, mendukung hasil musyawarh kubro alim ulama dan sesepuh NU di Lirboyo atas resolusi konflik. Serta, meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk sam’an wa tha’atan demi menyelamatkan masa depan NU.
Kemudian, mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 demi mencegah polarisasi berkepanjangan. Tujuannya, untuk menghindari adanya sengketa di meja hijau. Apabila percepatan muktamar tidak bisa diwujudkan, maka harus diselenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai AD/ART.
Semua hal yang selama ini dipersoalkan dapat dibahas dan diselesaikan dalam muktamar mendatang. Sehingga, akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.
Peserta mubes juga menyerukan supaya muktamirin untuk tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Juga, harus mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas.
Sementara, jabatan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang jadi polemik harus dikembalikan pada mekanisme kearifan para masyayikh dan syaikhat secara partisipatoris dan berjenjang. Yakni, dimulai dari struktur paling bawah.
"Hasil mubes juga menyerukan semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak mana pun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara," ujar pria yang biasa disapa Ra Arul tersebut.
Kemudian, program NU ke depan harus berpijak pada kekuatan jemaah, berprinsip mabadi khaira ummah dan tidak merusak alam. Juga, harus berorientasi pada kemaslahatan umat demi kemajuan bangsa serta martabat manusia.
Untuk menjaga marwah dan independensi NU, maka konsesi tambang yang diberikan kepada NU harus segera dikembalikan pada negara. Itu sesuai hasil muktamar ke-33 di Jombang 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat.
Hasil mubes juga menyerukan agar NU segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan, dengan keberpihakan tegas kepada mustadh’afin. Untuk itu, PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera.
Pertemuan yang diikuti berbagai tokoh NU itu juga mengingatkan warga dan pengurus NU dari pusat hingga titik terbawah tidak boleh tidak larut dalam ketegangan elite. Dan, harus saling menjaga ukhuwah nahdliyah. (jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti