RadarMadura.id – Jawa Timur terus bergerak maju dengan inovasi transportasi publiknya. Trans Jatim, sebuah inisiatif ambisius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan hanya sekadar layanan bus, melainkan sebuah visi besar untuk mengintegrasikan mobilitas darat dan laut, demi mengungkit perekonomian serta kualitas hidup masyarakat.
Abdul Halim, S.H., Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga putra daerah Madura, menjadi salah satu tokoh kunci di balik perjuangan dan pengembangan program ini.
Bangkalan-Surabaya: Koridor 5 Trans Jatim, Menghapus Kesenjangan Akses
Sebagai seorang yang paham betul denyut nadi masyarakat Madura, Halim menceritakan bagaimana Trans Jatim Koridor 5 (Surabaya-Bangkalan) menjadi prioritas.
"Transportasi publik dari Bangkalan ke Surabaya sampai sekarang belum ada," ungkap Halim, menyoroti urgensi kehadiran moda transportasi massal yang layak.
Perjuangan ini membuahkan hasil nyata. Pada Mei 2023, Halim yang kala itu menjabat Ketua Komisi C, secara aktif mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk segera merealisasikan kajian Koridor 5.
Ia bahkan memaparkan potensi besar Bangkalan dengan destinasi wisata religius, kuliner, serta keberadaan kampus negeri yang layak menjadi pertimbangan.
Terbukti, sejak diluncurkan pada 30 September 2023, Trans Jatim Koridor 5 menunjukkan respons positif.
Meskipun di awal sempat mengalami beberapa trouble, kini animo masyarakat Bangkalan melonjak. "Load factor-nya itu hampir 80 [persen]," kata Halim, menunjukkan tingginya tingkat keterisian penumpang.
Bahkan, ia menyebut ada koridor lain yang mencapai 150%. Ke depan, Halim optimis bahwa keberhasilan ini bisa menjadi pemicu agar Trans Jatim, termasuk Koridor 5, dapat dikelola secara mandiri oleh pihak swasta, mengurangi beban subsidi APBD.
Lebih dari sekadar mempermudah perjalanan, Trans Jatim juga membawa dampak ekonomi yang signifikan.
Terminal Bangkalan yang dulunya sepi, kini mulai menggeliat. "Warung-warung yang dulu sepi, sekarang alhamdulillah dengan adanya Trans Jatim yang memang on time itu akhirnya mulai meningkat," jelas Halim.
Tidak hanya itu, kehadiran Trans Jatim secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan.
Data Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim menunjukkan, angka kecelakaan kendaraan roda dua yang sebelumnya mendominasi 78% dari total kecelakaan, kini turun drastis hingga 48% setelah 8 bulan Trans Jatim beroperasi.
Ini adalah bukti nyata bagaimana investasi di transportasi publik berdampak langsung pada keselamatan warga.
Merajut Nusantara: Gagasan Trans Jatim Laut untuk Konektivitas Kepulauan
Inovasi Trans Jatim tidak berhenti di darat. Sebuah terobosan baru yang patut diacungi jempol adalah rencana peluncuran Trans Jatim Laut.
"Insya Allah di tahun ini juga akan di launching Trans Jatim laut," ucap Halim penuh semangat.
Program ini dijadwalkan akan meluncur pada Agustus 2025, menghubungkan Probolinggo dengan pulau-pulau di Madura, seperti Raas, Sapudi, Gililaba, Pantai Sembilan Giliyang, Pelabuhan Branta Pamekasan, hingga Pulau Gilimandangin Sampang.
Kajian kelayakan (feasibility study) Trans Jatim Laut telah rampung, dan alokasi anggarannya pun sudah disiapkan.
Kehadiran moda transportasi laut berupa kapal cepat ini akan sangat krusial, khususnya bagi masyarakat kepulauan yang selama ini minim akses transportasi langsung.
"Akan memudahkan bagi masyarakat kepulauan yang sakit," imbuh Halim, menggarisbawahi dampak positif pada sektor kesehatan, di mana warga pulau bisa lebih mudah berobat ke Probolinggo atau daratan Sumenep.
Tantangan dan Visi Integrasi Transportasi Jawa Timur
Tentu saja, perjalanan Trans Jatim tidak lepas dari tantangan. Halim mengakui adanya insiden di awal operasi, seperti pelemparan oli dan perilaku ugal-ugalan sopir.
Namun, ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bersifat personal dan telah ditangani.
Untuk menjamin keamanan, setiap bus Trans Jatim dilengkapi 6 CCTV yang terhubung langsung dengan kantor Dinas Perhubungan, bahkan dapat memantau kondisi sopir dan menyiapkan cadangan pengemudi jika diperlukan.
Integrasi dengan transportasi feeder (pengumpan) di tingkat kabupaten/kota juga menjadi pekerjaan rumah.
Kondisi fiskal APBD kabupaten/kota yang bervariasi menjadi kendala dalam menghadirkan Trans Bangkalan sebagai feeder.
Namun, Halim optimistis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengkaji kebijakan subsidi untuk daerah-daerah dengan APBD rendah, agar feeder dapat dihibahkan dan menjadi tanggung jawab operasional pemerintah daerah setempat.
Sebagai Ketua Komisi D, Halim terus memperjuangkan perluasan jangkauan Trans Jatim.
Setelah fokus pada wilayah aglomerasi Surabaya Raya, program akan berlanjut ke Malang dengan tiga koridor baru, serta bakorwil di seluruh Jawa Timur.
Harapannya, seluruh Jawa Timur dapat terintegrasi dengan transportasi publik yang memadai.
Dengan segala upaya dan terobosan yang dilakukan, Trans Jatim bukan hanya sekadar layanan transportasi, melainkan cerminan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan mobilitas yang efisien, aman, dan berkelanjutan, demi kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. ***
Editor : Abdul Basri