PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan bahwa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA/SMK negeri gratis. Sementara SMA/SMK swasta hanya memberikan subsidi khusus. Tidak akan digratiskan secara penuh.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta SMA/SMK negeri agar tidak melakukan pungutan. Terutama bagi siswa baru. Program SPP gratis berjalan sejak 2019. Sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. ”Semua gratis, seluruh Jatim,” terangnya Selasa (7/7).
Pengganti SPP SMA/SMK negeri dapat dioptimalkan dari biaya operasional sekolah (BOS). Kucuran APBD 2020 Pemprov Jatim dalam bentuk biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP). ”Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalkan jumlah anak putus sekolah di Jatim. Insyaallah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tuturnya.
Dia meminta masyarakat melapor kepada dinas pendidikan setempat jika SMA/SMK negeri melakukan pungutan SPP. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring dimulai 13 Juli 2020. ”Kita sama-sama terus berdoa agar situasi darurat Covid-19 ini bisa segera berlalu dan aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung seperti sedia kala,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menegaskan, SMA/SMK negeri dilarang keras melakukan pungutan, iuran, atau bentuk lain kepada siswa baru. Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh komite sekolah sesuai amanat Permendikbud 75/2016. ”Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan,” terangnya.
Pihaknya meminta sekolah memberi keleluasaan peserta didik untuk membeli seragam di luar. Tidak wajib beli di koperasi sekolah. Dia juga berharap koperasi sekolah memberikan keringanan pembayaran seragam dengan cara mengangsur.
Editor : Abdul Basri