BANGKALAN, RadarMadura.id – Puluhan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Bangkalan menerima program revitalisasi dari Kemendikdasmen.
Namun, hingga saat ini tak ada satu pun pengerjaan proyek revitalisasi PAUD yang tuntas.
Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Nur Latifah menyatakan, terdapat 55 PAUD yang tercatat sebagai penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Perinciannya, 11 kelompok bermain (KB) dan 44 taman kanak-kanak.
"Di tahap awal (penerima program revitalisasi ini sangat sedikit), yaitu sekitar lima lembaga. Sisanya ditetapkan menjadi penerima tahap dua," ujarnya.
Besaran anggaran yang didapat masing-masing PAUD berbeda-beda. Yakni, disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing PAUD.
Lembaga PAUD yang mendapat anggaran revitalisasi di bawah Rp 100 juta, pencairannya dilakukan satu tahap.
Sementara PAUD yang menerima program revitalisasi di atas Rp 100 juta pencairannya dilakukan dua tahap. Yakni, 70 persen di tahap pertama dan 30 persen di tahap kedua.
"Pencairan tahap kedua dapat dilakukan setelah progres pengerjaan capai 50 persen," ujarnya.
Perempuan berhijab itu menambabkan, pengerjaan proyek revitalisasi di puluhan lembaga penerima masih berlangsung.
Salah satu kendala dalam pelaksanaan yaitu lambannya pencairan anggaran ke masing-masing sekolah.
"Mungkin karena pencairannya se-Indonesia, jadi agak lambat. Jadi juga bertahap," imbuhnya.
Latifah menambahkan, dispendik tidak memiliki banyak kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Pengerjaannya bersifat swakelola, sementara anggarannya juga langsung dicairkan ke rekening masing-masing PAUD.
Selain itu, penandatanganan kerja sama (PKS) proyek yang bersumber dari APBN tersebut langsung dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah dengan pemerintah pusat.
"Kami hanya memastikan sekolah (penerima) bantuan itu benar-benar ada," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, dispendik memiliki tugas besar untuk memastikan program revitalisasi PAUD dapat dirasakan peserta didik.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar dispendik gencar melakukan pengawasan agar program tersebut sesuai ketentuan.
Pihaknya juga meminta proaktif untuk mengawal realisasi anggaran program revitalisasi pendidikan.
Tujuannya, untuk memastikan revitalisasi prasarana pendidikan berjalan lancar.
"Kalau realisasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah tersendat, itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan," katanya. (jup)
Editor : Hera Marylia