BANGKALAN, RadarMadura.id – Penanganan krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan terus dipacu. Hingga akhir September, tercatat 44 desa terdampak kekeringan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan pun memaksimalkan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bangkalan Zainul Qomar mengatakan, pemetaan wilayah rawan krisis air telah dilakukan sejak awal tahun.
Pihaknya menginstruksikan pemerintah desa hingga kecamatan untuk mendata kawasan yang berpotensi terdampak kekeringan.
”Data dari bawah sudah ada dan langsung kami petakan sejak awal tahun untuk memastikan desa mana saja yang terdampak kekeringan,” ujarnya.
Selain berdasarkan hasil pemetaan, permohonan dropping air bersih juga datang dari masyarakat.
BPBD tetap menerima usulan tersebut dengan syarat dilengkapi surat pengantar resmi dari pihak kecamatan.
”Kalau usulan desa tetap mengacu pada data awal. Namun, beberapa wilayah kadang mengajukan permintaan dropping air bersih lanjutan,” katanya.
Seiring kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun, jumlah desa terdampak berpotensi bertambah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan distribusi air bersih ikut meningkat.
Di sisi lain, BPBD Bangkalan menghadapi keterbatasan armada. Dalam sehari, armada mandiri BPBD hanya mampu menyalurkan sekitar dua tangki air.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, distribusi dilakukan dengan menggandeng sejumlah instansi terkait.
”Armada mandiri memang terbatas, tetapi untuk penyaluran bantuan air bersih kami dibantu oleh beberapa instansi terkait. Kami pastikan distribusi tetap berjalan maksimal,” paparnya.
Qomar menyampaikan, penyaluran air bersih melalui program rutin BPBD direncanakan berakhir pada akhir September.
Namun, apabila krisis air masih tinggi, pihaknya akan mengusulkan penetapan status darurat kekeringan pada BPBD Provinsi Jawa Timur.
”Rencananya, akhir September ini permohonan rutin akan kami tutup, lalu kami usulkan status darurat ke provinsi,” tutupnya. (za/han)
Editor : Amin Bashiri