BANGKALAN, RadarMadura.id – Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) menjadi pusat diskursus strategis nasional.
Kampus terbesar di Madura itu sukses menggelar diskusi interaktif bertajuk Peran Mahasiswa Madura dalam Mengawal Distribusi BBM yang berkeadilan.
Kegiatan yang digelar di lantai 10 Gedung Rektorat UTM tersebut menghadirkan pejabat tinggi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kamis (24/9).
Rektor UTM Prof. Dr. Safi’ mengapresiasi BPH Migas dan Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Madura yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Baca Juga: Ubaid Jadi Penyelamat Timnas Saat Bersua dengan Wakil Malaysia
Forum itu dinilai penting untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai rantai pasok dan distribusi energi nasional.
”Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa bisa paham distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di Madura,” ujarnya.
Prof. Safi’ secara blak-blakan menyoroti ironi besar yang terjadi di Pulau Garam.
Sebab, Madura dikenal sebagai salah satu penyuplai migas terbesar di Provinsi Jawa Timur.
Namun, hal tersebut tidak berjalan lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Bahkan, sejumlah kabupaten di Madura seperti Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan masih menduduki peringkat terbawah dalam indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur.
Baca Juga: Bosan dengan Kue Manis? Coba Resep Bolo Salgado yang Gurih dan Empuk, Isi Keju serta Presunto
”Konon Madura kaya akan minyak dan gas bumi, tetapi faktanya mayoritas masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan,” imbuhnya.
Mantan Dekan Fakultas Hukum (FH) UTM itu juga menyinggung amanat konstitusi.
Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sementara anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa menyatakan, di tengah kekayaan alam Nusantara yang melimpah, Indonesia ternyata sudah lama kehilangan statusnya sebagai negara kaya minyak.
Sebab, kini kebutuhan minyak dipasok dari luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Baskara saat menjadi pembicara.
Dia membandingkan dengan kondisi kejayaan energi masa lalu dengan situasi saat ini.
Di era 1998, Indonesia sempat menikmati masa surplus produksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari. Sementara konsumsi domestik hanya 600 ribu barel.
Baca Juga: Harga Mulai Rp190 Jutaan, Rival Suzuki Jimny Ini Resmi Meluncur dengan Desain Gagah
”Saat ini, konsumsi kita sudah menyentuh 1,5 juta barel per hari, sementara produksinya hanya 611 barel per hari. Kita harus mengusahakan sisa 900 ribu barel lainnya untuk diimpor dari negara lain atau diproduksi menggunakan bahan non-BBM,” paparnya.
Untuk menekan ketergantungan impor tersebut, pemerintah menggencarkan transisi energi.
Yakni, melalui mandatori pencampuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit seperti B30, B40, hingga B50.
Kendati demikian, Baskara mengingatkan bahwa dunia energi selalu dihadapkan pada teori trilema abadi yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan harga, serta kesinambungan lingkungan.
Dia menyebut, penyusunan kebijakan energi tidak pernah instan. Saat publik menuntut harga energi yang murah demi menjaga daya beli masyarakat, unsur ekologi dan lingkungan sering kali harus dikorbankan agar BBM tetap murah. (za/jup)
Editor : Hera Marylia