BANGKALAN, RadarMadura.id – Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diwajibkan memiliki sertifikat halal.
Namun, hingga saat ini masih banyak dapur MBG yang belum mengantongi dokumen itu.
Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menyatakan, terdapat data 34 SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal.
Padahal pihaknya telah mewanti-wanti agar pengelola SPPG segera menuntaskan pengurusan dokumen itu.
”Masih banyak dapur yang belum mengurus sertifikat halal, padahal itu sifatnya wajib,” jelasnya.
Sebagian besar SPPG yang belum memiliki sertifikat halal berdalih masih fokus menyelesaikan pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Serta, mengurus sertifikat kompetensi juru masak yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sebab, dokumen itu dianggap lebih penting daripada sertifikat halal.
”Karena ancamannya suspend,” imbuhnya.
Pengurusan sertifikat halal juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Waktu yang dibutuhkan sekitar delapan bulan.
Namun demikian, pengelola dapur tidak boleh abai terhadap kepemilikan sertifikat halal karena sifatnya wajib.
”Meski kepemilikan sertifikat halal bersifat wajib, selama ini tidak ada sanksi tegas, tidak ada dapur yang di-suspend karena tidak memiliki sertifikat halal,” ucapnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyampaikan, jika kepemilikan sertifikat halal bersifat wajib, semestinya hal tersebut menjadi atensi serius BGN.
Misalnya, dengan memberlakukan sanksi tegas berupa suspend.
”Semestinya BGN memberikan sanksi tegas terhadap dapur yang abai terhadap ketentuan yang sudah berlaku,” terangnya. (za/jup)
Editor : Hera Marylia