BANGKALAN, RadarMadura.id – Penanganan bencana kekeringan terus dimaksimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan.
Langkah pemetaan wilayah terdampak dilakukan sejak awal tahun guna meminimalkan dampak dari krisis air bersih.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bangkalan Zainul Qomar mengatakan, institusinya telah menginstruksikan jajaran pemerintah desa (pemdes) hingga pemerintah kecamatan untuk mendata kawasan yang berpotensi terdampak kekeringan.
"Setelah menerima data dari bawah, kami langsung melakukan pemetaan pada awal tahun," ujarnya.
Zainul Qomar menuturkan, institusinya juga menerima permohonan bantuan air bersih dari warga secara mandiri.
BPBD tetap mengakomodasi permohonan tersebut asal melampirkan surat pengantar dari pemerintah kecamatan.
"Kalau usulan desa tetap mengacu ke data awal. Namun, beberapa wilayah kadang mengajukan permintaan dropping air bersih lanjutan," ucapnya.
Dia menambahkan, program penyaluran air bersih kemungkinan berakhir pada akhir bulan ini.
Jika permintaan meningkat, BPBD Bangkalan berencana mengusulkan penetapan status darurat kekeringan ke BPBD Jawa Timur untuk memperluas jangkauan penanganan.
"Rencananya akhir September kami tutup dan mengusulkan status darurat kekeringan provinsi," imbuhnya.
Hingga pertengahan bulan ini, lanjut Qomar, tercatat ada 44 desa yang mengalami kekeringan.
Jumlah tersebut diperkirakan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlanjut hingga awal 2027 mendatang.
"Terkait armada, kami akui jumlahnya terbatas. Tapi untuk penyaluran bantuan air bersih, kami dibantu instansi lain. Jadi, tetap berjalan maksimal," tandasnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia