BANGKALAN, RadarMadura.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mewacanakan melakukan penyesuaian insentif terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Alasannya, jumlah makanan yang disalurkan dapur tidak sama.
BGN akan menyesuaikan insentif berdasarkan jumlah penyaluran MBG.
Dapur yang menyalurkan 3 ribu porsi makanan setiap hari tetap mendapatkan insentif Rp 6 juta.
Baca Juga: Polisi Kaji Potensi Pelanggaran Reklamasi di Camplong
Namun, jika porsi makanan yang disalurkan di bawah 3 ribu, insentifnya akan disesuaikan.
Misalnya, dapur yang mendistribusikan 2.500 porsi insentifnya Rp 5 juta.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku sudah mengetahui wacana pengurangan insentif SPPG tersebut.
Namun, dia pesimistis rencana itu bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Sebab, sebelumnya juga sempat dibahas namun tidak ada kebijakan yang mengatur soal pemberian insentif tersebut.
”Katanya memang akan disesuaikan, tapi saya tidak yakin akan terealisasi. Itu pernah juga dibahas dulu,” ujarnya.
Menurut Bambang, apa yang disampaikan kepala BGN belum tentu benar.
Faktanya, hingga saat ini semua dapur di Kota Salak tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari.
Dia menilai statement yang disampaikan kepala BGN tidak jelas dan hanya mencari sensasi di tengah maraknya kasus keracunan di beberapa wilayah.
Baca Juga: TCL P80 Ultra Resmi Jadi Smartphone Pertama dengan AMOLED NXTPAPER
”Faktanya, dapur tetap menerima insentif Rp 6 juta, sementara kepala BGN sudah koar-koar di media sosial (medsos),” sambungnya.
Bambang menilai, penyesuaian insentif bagi setiap dapur lebih ideal.
Sayangnya, wacana tersebut hingga saat ini belum ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE).
BGN juga dianggap mengabaikan peran pemerintah daerah dalam setiap kebijakan terkait program MBG.
Sebaliknya, ketika ada kejadian menonjol seperti kasus keracunan, satgas dan pemerintah daerah ikut menanggungnya.
”Pemerintah daerah itu tidak dilibatkan, kecuali ada kasus keracunan, baru kami yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib mengatakan, BGN disebut tidak tegas dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga: Delapan Bulan 39 Kali Kebakaran, Warga Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan
Buktinya, wacana penutupan permanen bagi dapur yang tidak mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan yang abai terhadap ketentuan yang berlaku akan ditutup secara permanen.
Namun, hingga sekarang belum terealisasi.
”Itu artinya BGN tidak serius mengambil kebijakan dan memberikan sanksi tegas,” tukasnya. (za/bil)
Editor : Hera Marylia