BANGKALAN, RadarMadura.id – Kenaikan harga hasil laut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan.
Sebab, nelayan keterbatasan alat tangkap untuk meningkatkan produksinya.
Mashuri, nelayan asal Kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, menyatakan, pendapatan nelayan beberapa tahun terakhir terus meningkat.
Salah satu pemicunya kenaikan harga ikan. Namun, hasil melaut tetap tidak menentu karena sangat bergantung pada kondisi laut dan hasil tangkapan.
Baca Juga: Ide Menu Ayam Anti Membosankan, Chicken Meatballs Creamy Sauce dengan Bakso Ayam Lembut
Saat ini nelayan menjual rajungan kepada pengepul dengan harga Rp 135 ribu per kilogram.
Harga kepiting juga cukup tinggi. Kepiting jantan bisa dihargai Rp 300 ribu per kilogram atau lebih, sedangkan kepiting betina kurang dari Rp 300 ribu per kilogram.
”Ikan dorang sekitar Rp 350 ribu per kilogram. Bahkan, udang ronggeng dapat menembus Rp 1,3 juta per kilogram,” jelasnya.
Meski nilai jual hasil laut cukup menjanjikan, nelayan masih harus berhadapan dengan persoalan sarana produksi.
Di Kampung Bandaran terdapat sekitar 300 perahu nelayan. Untuk melaut, dibutuhkan jaring dengan ukuran lebih lebar.
Sebagian nelayan harus membeli sendiri alat tangkap tersebut dari warga sekitar.
Dia mengaku, bantuan pemerintah tahun sebelumnya pernah diterima melalui kelompok nelayan.
Penyalurannya dilakukan bergiliran kepada 12 kelompok yang masing-masing beranggota sekitar 19 orang.
Namun, tahun ini bantuan alat tangkap belum kembali diterima. ”Dari Januari belum ada,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi persoalan karena alat tangkap merupakan kebutuhan utama nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Baca Juga: Kawal Amanah Nahdliyin Madura, PCNU Se-Madura Dorong Kemajuan NU di Abad Kedua
Menurut dia, bantuan yang paling mendesak bukan sekadar program pendukung, melainkan juga alat tangkap yang secara langsung menunjang aktivitas melaut.
”Semua dibutuhkan, tapi yang urgen alat tangkap atau jaring untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kalau memang ada (Kusuka), kami sangat butuh bantuan itu karena selama ini kami di sini belum dapat,” katanya.
Di sisi lain, persoalan bantuan nelayan juga terbentur kewenangan antarinstansi.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan (DP2KP) CHK Karyadinata menyatakan, bantuan untuk nelayan bukan kewenangan dinasnya.
”Itu tanggung jawab dinas perikanan provinsi,” ujarnya. (ina/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti