BANGKALAN, RadarMadura.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tidak cukup hanya memastikan makanan sampai ke tangan penerima manfaat.
Kandungan gizi dan keamanan pangan harus berjalan beriringan. Apalagi, kasus keracunan pernah terjadi di Bangkalan. Yakni, di wilayah Kecamatan Kokop pada Juni lalu.
Ahli Gizi SPPG Barokah Uswatun Hasanah menyatakan, penyusunan menu tidak hanya mempertimbangkan kandungan gizi.
Kebersihan dan keamanan pangan, kualitas makanan, keberagaman menu, serta tampilan makanan turut menjadi perhatian.
Baca Juga: Kisah Sri Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Bangun Kedai Kuliner Indonesia di Taiwan Bersama BRI
Menurut dia, penentuan menu mengacu pada pedoman Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Setiap menu harus mencakup pemenuhan karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah sebagai sumber serat.
Penyusunan menu juga mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG). Kebutuhan gizi setiap kelompok penerima manfaat berbeda sehingga menu dan gramasi zat gizi makro maupun mikro harus disesuaikan.
”Menu untuk balita berbeda dengan anak sekolah. Ibu hamil dan menyusui juga dibedakan,” jelasnya.
Uswatun menyebut, sumber pangan lokal memiliki kandungan zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh.
Pemanfaatannya dapat mencukupi kebutuhan gizi harian selama jenis dan jumlah makanan disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan penerima manfaat.
Baca Juga: Kontraktor Lempar Persoalan Lahan Pelebaran Jalan Tlagah–Bulangan Barat ke Bagian Perencanaan
Cara pengolahan juga berpengaruh terhadap kandungan gizi. Misalnya, sayuran dapat dikukus atau direbus menggunakan jumlah air, waktu, dan suhu yang tepat agar kehilangan vitamin serta mineral yang larut dalam air dapat diminimalkan.
Menurut dia, penggunaan gula dan garam juga dibatasi. SPPG berupaya mengurangi bahan pangan tinggi natrium seperti saus dan kecap.
Cita rasa makanan lebih banyak diperkuat menggunakan bahan alami. Misalnya, kaldu buatan sendiri dan rempah.
Namun, pemenuhan gizi tidak berhenti pada kandungan makanan. Makanan yang bergizi harus benar-benar dikonsumsi penerima manfaat.
”Untuk menghindari food waste yang terlalu banyak, kami mencoba membuat menu sevariatif mungkin yang bisa diterima dan disesuaikan dengan lidah penerima manfaat agar makanan kami bisa diterima dan disukai sehingga pemenuhan gizinya tercukupi,” ujarnya.
Di sisi lain, Uswatun menilai keamanan pangan menjadi bagian penting. Setiap SPPG harus menerapkan hazard analysis and critical control point (HACCP).
Baca Juga: Bedah Buku Karya Mahéng, Masalembu: Suara dari Laut Seberang
Sistem tersebut diterapkan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian makanan.
Kepala SPPG Barokah Abd. Latif mengatakan, dapurnya memproduksi sekitar 3.000 porsi makanan setiap hari.
Sebanyak 2.700 penerima manfaat berasal dari PAUD, sekolah, dan pondok pesantren. Sementara 300 lainnya merupakan penerima dari posyandu, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Latif menerangkan, penyusunan menu dilakukan ahli gizi seminggu sebelum pendistribusian. Bahan pangan mayoritas diperoleh dari warga sekitar.
Ketika bahan datang, ahli gizi bersama bagian akuntansi melakukan pemeriksaan. Kualitas bahan dicek untuk memastikan sesuai dengan pesanan.
Latif mengakui, menjaga jumlah produksi sesuai yang ditentukan masih menjadi tantangan. Bahan pangan terkadang menyusut setelah dimasak.
Kesalahan penghitungan (human error) juga bisa menyebabkan jumlah makanan tidak sesuai target. Selain itu, harga bahan pangan yang dinamis menjadi tantangan ketika SPPG ingin berinovasi.
Dengan demikian, pengelola harus menyesuaikan pilihan bahan dengan anggaran yang tersedia.
Baca Juga: Pasutri Tersangka Kasus Penganiayaan Dijemput Paksa, Penahanan Tunggu Hasil Pemeriksaan
Latif mengatakan, makanan yang tidak disukai penerima manfaat tetap ditemukan karena setiap anak memiliki latar belakang dan selera berbeda.
Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan sekolah untuk mengetahui menu yang lebih disukai. Sekolah dapat menyampaikan permintaan menu sebagai bahan evaluasi.
Namun, sebagai mitra pelaksana, pihaknya masih menghadapi berbagai persoalan perubahan petunjuk teknis (juknis).
Perubahan ketentuan membuat pengelola harus terus beradaptasi. Salah satunya terkait pemanfaatan menu modern.
Misalnya, burger dapat digunakan dengan ketentuan bahan olahannya dibuat sendiri. Pengolahan ikan juga memiliki ketentuan tertentu.
Padahal, menurut Evi, pemilik SPPG Barokah, wilayah sekitar SPPG memiliki potensi sumber pangan laut karena banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan.
Namun, ketentuan penggunaan jenis ikan tertentu membuat potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan.
”Kami dilema. Juknis berganti-ganti sehingga harus beradaptasi dengan aturan-aturan baru. Apalagi kadang dadakan,” ungkapnya.
Evi berharap program MBG berlanjut dengan dukungan fasilitas SPPG yang memadai dan tata kelola yang semakin baik.
”Harapannya, program ini berlanjut karena banyak dampak baiknya terhadap banyak orang, terutama bagi penerima manfaat yang bisa menikmati makanan bergizi setiap hari dan bagi para pekerja yang mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar SPPG,” ucapnya. (ina/jup)
Editor : Hera Marylia