BANGKALAN, RadarMadura.id – Kucuran dana untuk badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan tahun ini semakin kecil.
Bantuan keuangan khusus (BKK) yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk pengembangan BUMDes di Kota Salak mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, tahun ini hanya dua BUMDes yang kebagian BKK.
Jumlah ini jauh turun drastis jika dibandingkan realisasi tahun lalu.
Baca Juga: Bupati Minta Petani Stop Tanam Tembakau, Musim Hujan Mengintai, Risiko Gagal Panen Besar
Pada periode sebelumnya, DPMD Bangkalan mendapat kuota enam paket BKK dari Pemprov Jatim.
Kepala DPMD Bangkalan Abdul Aziz tidak menampik menyusutnya jumlah dana BKK tersebut.
Menurutnya, seretnya kucuran dana pengembangan BUMDes tahun ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat provinsi.
Pemangkasan anggaran tersebut dirasakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur.
”Tahun lalu ada enam BUMDes di Bangkalan yang kecipratan BKK, tahun ini hanya dua BUMDes,” ungkapnya.
Meski demikian, Aziz mengaku belum bisa membeberkan secara detail titik lokasi atau desa yang bakal menerima dua paket BKK dari provinsi tersebut.
Pihaknya masih berkoordinasi dan menunggu kesiapan serta arahan lebih lanjut dari Pemprov Jatim, termasuk petunjuk teknis (juknis).
”BKK ini belum terealisasi, masih menunggu arahan dari provinsi,” tuturnya.
Disinggung soal pemanfaatan, Aziz menyebutkan bahwa alokasi dana biasanya disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit usaha.
Ada yang difokuskan untuk ekspansi sektor usaha, ada pula yang diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang operasional BUMDes.
”Peruntukannya pasti berbeda-beda, (tahun ini) saya belum tahu pasti peruntukannya untuk apa saja,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhorrosi meminta agar dua BUMDes yang beruntung mendapatkan suntikan dana tersebut benar-benar memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab.
Dia berharap dana BKK mampu mendongkrak performa pengelola sehingga keberadaan BUMDes terus eksis dan memberikan multiplier effect bagi warga desa.
”Kami berharap pemerintah desa atau pengelola BUMDes yang mendapatkan BKK ini bisa mengelolanya semaksimal mungkin,” harapnya. (za/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti