BANGKALAN, RadarMadura.id – Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan terancam tidak terurus setelah dana desa (DD) terdampak efisiensi anggaran untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP).
Dari 273 BUMDes yang ada, hanya sekitar 70 BUMDes yang masih eksis hingga saat ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Abdul Aziz tidak menampik jika pemangkasan DD terdampak langsung terhadap BUMDes.
Di sisi lain, pendirian BUMDes juga bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
"BUMDes harus tetap eksis walaupun kondisinya seperti sekarang. Sebab, itu amanat undang-undang," katanya.
Aziz mengakui tidak semua BUMDes beroperasi sesuai yang diinginkan oleh pemerintah.
Sebab, kondisi dan potensi di masing-masing desa tidak sama. Ada BUMDes yang sudah beroperasi dan eksis, tetapi ada pula yang masih stagnan.
"Bahkan, ada pula yang belum beroperasi," ulasnya.
Aziz menambahkan, keberadaan KMP tidak boleh berseberangan dengan BUMDes yang lebih dulu dibentuk di desa.
"Saya berharap, kedua badan usaha tersebut harus berkolaborasi untuk mengelola potensi yang ada di masing-masing desa," harapnya.
Dia juga memastikan bahwa semua BUMDes di Kota Salak sudah berbadan hukum, meski sebagian besar belum beroperasi.
"Saat ini ada sekitar 70 BUMDes yang beroperasi. Sisanya sudah dibentuk, tetapi belum beroperasi karena terkendala modal," katanya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi pesimistis BUMDes di desa bisa beroperasi dengan baik.
Oleh karena itu, dia meminta DPMD dan pemerintah desa harus memaksimalkan pengelolaan BUMDes.
"Kami pesimistis karena saat ini telah hadir KMP," pungkasnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti