BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendapat kucuran dana Rp 10,5 miliar untuk pembangunan 21 penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).
Program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu mulai direalisasikan.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Deni Kumara mengatakan, penerima program telah memasuki tahap pembentukan kelompok masyarakat (pokmas).
Selanjutnya, tiap pokmas akan menyusun rencana kerja masyarakat (RKM) sebagai syarat pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga: Hadapi Porprov X Jawa Timur, KSMI Pamekasan Sisir Atlet lewat Kejurkab
”Sebanyak 21 lokasi sudah ditetapkan,” ujarnya.
Setelah dokumen itu rampung, BPPW akan menandatangani kontrak dengan ketua pokmas.
Lalu, dana tahap pertama akan dicairkan agar pekerjaan fisik segera dimulai.
”Insyaallah mulai Agustus pekerjaan sudah berjalan,” katanya.
Setiap lokasi memperoleh alokasi anggaran Rp 500 juta.
Dana tersebut digunakan untuk membangun sarana penyediaan air bersih, mulai dari pengeboran sumber air, pembangunan tandon, pemasangan jaringan pipa hingga sambungan rumah bagi masyarakat penerima manfaat.
”Semua disesuaikan dengan kebutuhan di setiap lokasi. Mulai sumber air, tandon, jaringan pipa, hingga sambungan ke rumah warga,” jelasnya.
Menurut Deni, program pamsimas ditujukan bagi desa-desa yang mengalami krisis air bersih dan belum memperoleh layanan PDAM.
Karena itu, lokasi penerima dipilih berdasarkan tingkat kerawanan kekeringan.
Baca Juga: Antisipasi Kenakalan Anak, Pemkab Pamekasan Intensifkan Jam Malam
”Ini memang untuk daerah yang rawan air dan belum dilayani PDAM. Itu menjadi salah satu syarat utama penerima pamsimas,” tegasnya.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan pamsimas di Bangkalan.
Dia berharap, program tersebut mampu mengurangi persoalan kekeringan yang setiap tahun masih dihadapi sejumlah wilayah.
”Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mudah-mudahan pamsimas ini dapat membantu mengatasi persoalan kekeringan yang masih terjadi di Bangkalan,” ucapnya.
Lukman meminta seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Menurut dia, sebagian besar lokasi pembangunan berada di daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, seperti Kecamatan Blega, Klampis, Tanjungbumi, dan Kokop.
Berdasar data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan menunjukkan masih banyak desa yang bergantung pada bantuan air bersih saat musim kemarau.
Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Kokop, Sepulu, Tanah Merah, Kwanyar, Arosbaya, Blega, hingga Geger.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rachman Surya Atmaja menyatakan, permintaan bantuan air bersih paling banyak berasal dari Kecamatan Kokop.
Meliputi Desa Bandasoleh, Bandang Laok, Tramok, Katol Timur, Durjan, Kokop, Tlokoh, Mano’an, Dupok, Lembung Gunung, dan Mandung.
Selain itu, Desa Saplasah, Gunelap, Kelbung, dan Klapayan di Kecamatan Sepulu; Desa Kranggan Barat, Pangeleyan, Padurungan, dan Pacentan di Kecamatan Tanah Merah; Desa Morombuh di Kecamatan Kwanyar.
Lalu Desa Batonaong, Pandan Lanjang, Glagga, dan Ombul di Kecamatan Arosbaya; Desa Bates dan Panjalinan di Kecamatan Blega; serta Desa Benyoneng Dajah di Kecamatan Geger.
”Untuk pendistribusian air bersih sudah berjalan di beberapa desa, terutama di Kecamatan Tanah Merah dan Kwanyar. Kalau program pamsimas masih menunggu, karena itu ranahnya dinas PUPR,” ujarnya. (ina/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti