BANGKALAN, RadarMadura.id – Sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan berhenti beroperasi.
Alasannya, masalah keuangan dan di-suspend akibat tidak memiliki instalasi pengolahan air dan limbah (IPAL).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika menyatakan, dari 123 SPPG yang sudah ada di Kota Salak, hanya 103 yang beroperasi.
Pemicunya, sembilan SPPG berhenti beroperasi karena dana operasionalnya tidak cair.
Kemudian, terdapat enam SPPG di-suspend akibat persoalan IPAL, dan lima dapur lainnya karena alasan masalah internal.
”Jumlah dapur yang beroperasi kini berkurang,” terangnya.
Penghentian SPPG akibat dana operasional tidak cair diperkirakan terus bertambah.
Sebab, pengelola dapur tidak memiliki pilihan lain, apalagi sudah tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan.
SPPG bisa beroperasi kembali setelah BGN mencairkan anggaran operasional yang biasanya terealisasi tidak menentu.
”Kalau anggaran cair, dapur bisa beroperasi kembali, dan itu tidak menentu,” katanya.
Bambang juga merespons soal banyaknya keluhan dari penerima manfaat (PM) tentang variasi menu MBG yang didistribusikan akhir-akhir ini.
Itu didasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jawa Timur.
Dalam surat itu, SPPG diarahkan memberikan menu telur minimal tiga kali dalam seminggu.
Alasannya, harga telur saat ini turun drastis. ”Kebijakan itu berdasarkan surat edaran dari KPPG Jawa Timur," katanya.
Bambang berharap pengelola dapur MBG membeli telur dari peternak lokal atau kelompok koperasi dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kualitas keamanan pangan.
Pihaknya tidak dapa memastikan sampai kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan.
”Semoga pekan ini sudah ada variasi menu lagi agar PM tidak bosan,” harapnya.
Sementara Korwil MBG Bangkalan Ivan Yusuf belum merespons saat berusaha dikonfirmasi tentang banyaknya SPPG yang berhenti beroperasi.
Saat dikonfirmasi melalui nomor telepon yang biasa digunakan tidak merespons. (za/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti