BANGKALAN, RadarMadura.id - Biaya tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak sedikit.
Buktinya, anggaran yang harus disiapkan untuk biaya tagihan listrik PJU mencapai Rp 10,2 miliar.
Besaran anggaran itu bukan tanpa masalah. Sebab, banyak PJU yang tidak berfungsi alias mati saat malam hari.
Seperti yang sering terjadi di ruas jalan Kini Balu dan jalan Martajasah–Kramat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Mohammad Hasan Faisol tak menampik anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk biaya tagihan listrik PJU cukup tinggi.
Dalam sebulan, dana yang harus digelontorkan mencapai Rp 1,2 miliar.
”Tagihan listrik (PJU) memang tanggung jawab pemerintah. Itu mengakomodasi seluruh PJU di Kabupaten Bangkalan," ujarnya.
Mantan kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) itu mengakui dana yang harus disiapkan untuk biaya tagihan listrik tidak cukup untuk setahun.
Maka, perlu dilakukan penambahan di perubahan anggaran keuangan (PAK).
Biasanya PAK itu Juli nanti, katanya.
Selaian anggaran tagihan listrik, Dishub Bangkalan juga mengampu anggaran pemeliharaan PJU.
Tetapi nilainya hanya Rp 140 juta. Anggaran tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang semestinya.
Sementara banyak PJU rusak yang harus ditangani.
Pihaknya berjanji setiap kerusakan akan ditangani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran anggaran yang telah disiapkan.
”Memang ada laporan PJU yang mati di beberapa titik di Bangkalan. Dengan armada yang terbatas, akan kami perbaiki," janjinya. (c1/jup)
Editor : Amin Basiri