BANGKALAN, RadarMadura.id – Kebijakan parkir berlangganan dinilai belum maksimal.
Sebab, kebijakan yang digadang-gadang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) itu justru masih menimbulkan masalah di lapangan. Yakni, adanya pungutan liar (pungli).
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mendesak penerapan parkir berlangganan harus dievaluasi total.
Sebab, kebijakan itu belum terlaksana secara maksimal. Buktinya masih banyak pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengeluhkan adanya pungli di lapangan.
”Dinas perhubungan (dishub) harus lakukan evaluasi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa H Kur itu menyoroti komitmen pemkab yang terkesan setengah hati.
Alih-alih memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pelaksanaan parkir berlangganan justru kerap memicu perdebatan.
Kegagalan sistem dalam penerapan parkir berlangganan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan yang konkret.
”Sistem yang ada saat ini masih mandul dan terkesan hanya formalitas di atas kertas, sementara realisasinya sangat amburadul,” sambungnya.
Terpisah, Kasi Lalu Lintas Dishub Bangkalan Moh. Syaiful Rohman mengeklaim, rutin melakukan pengawasan di sejumlah titik parkir yang ada di Kota Salak untuk memastikan tidak ada lagi pungli yang dilakukan jukir nakal.
Bahkan, pemantauannya dilakukan menggunakan CCTV.
Dia mengaku menegur langsung jukir yang kedapatan menarik retribusi kepada pemilik kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan.
”Pengawasan sudah dilakukan secara ketat, bahkan jukir ditegur langsung jika kedapatan minta karcis,” klaimnya. (za/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti