BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan saat ini tengah berupaya meningkatkan capaian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong masyarakat agar tetap tertib membayar PBB, termasuk secara mandiri.
Selama ini pembayaran PBB masih banyak ditanggung oleh pemerintah desa (pemdes).
Hingga saat ini, capaian pembayaran PBB sulit menyentuh angka 100 persen karena masih banyak warga yang belum taat membayar pajak tersebut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ahmad Ahadian Hafid mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian PBB yang masih di bawah 100 persen dengan menggelar sosialisasi ke sejumlah desa.
Menurutnya, selama ini pembayaran PBB masih banyak ditanggung oleh pemerintah desa.
Padahal, pajak tersebut merupakan kewajiban warga negara sebagai pemilik aset tanah maupun bangunan.
”Kemarin Bupati Bangkalan bersama Bapenda sudah melakukan sosialisasi mengenai ketertiban membayar PBB ke beberapa desa, misalnya Desa Modung, Kokop, dan Desa Ujung Piring. Kami juga sudah mendorong masyarakat agar tertib membayar PBB, termasuk membayar secara mandiri,” ujarnya.
Dijelaskan, saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah menghadapi tantangan dan mengalami tekanan fiskal yang cukup berat, terutama setelah adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemkab Bangkalan berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mendorong masyarakat membayar PBB secara mandiri.
Selain itu, Pemkab Bangkalan bersama pemerintah kecamatan melakukan penagihan secara langsung ke setiap rumah warga.
”Kami juga sudah melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah warga dan mengingatkan agar tertib membayar PBB ke depannya. Hasil pembayaran PBB tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” terangnya.
Ahadian menambahkan, dengan adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, diharapkan mampu menyadarkan warga agar tertib membayar PBB sehingga dapat meringankan beban pemerintah dalam menekan pengeluaran keuangan daerah.
”Dengan adanya sosialisasi tersebut, dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembayaran PBB dan meningkatkan capaian PAD Bangkalan,” pungkasnya. (c1/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti