BANGKALAN, RadarMadura.id – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menghadiri acara halalbihalal di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kholiliyah An Nuroniyah, Demangan, Bangkalan, Senin (4/5).
Pertemuan yang dihadiri Ketua PCNU se-Jawa Timur itu membahas tentang arah organisasi ke depan, termasuk soal rencana Muktamar 2026.
Saat proses diskusi, beberapa peserta mempertanyakan soal karut-marut kepengurusan PBNU saat ini.
Sebagian besar warga NU nonstruktural mempertanyakan kondisi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Sebab, beberapa pernyataan antar pengurus kerap kali berbeda soal pelaksanaan muktamar ke-35.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, halalbihalal yang digelar di Kota Salak itu hanya sebatas mempererat silaturahmi dengan semua PCNU se-Jawa Timur.
Pihaknya juga memberikan klarifikasi terkait banyaknya pertanyaan dari pengurus PCNU yang hadir terkait dinamika organisasi.
”Di forum ini kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pengurus PCNU se-Jatim,” terangnya.
Pihaknya juga mengajak pengurus PCNU yang hadir dalam pelaksanaan halalbihalal itu untuk mencermati semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar.
Sebab, banyak informasi tekait pelaksanaan muktamar, padahal penentuan muktamar itu ditentukan setelah munas para alim ulama NU.
”Jangan mudah percaya informasi pelaksanaan muktamar, silakan langsung konfirmasi ke kami saja,” pintanya.
Pria yang kerap disapa Gus Yahya itu tidak menampik jika Bangkalan diusulkan menjadi tuan rumah muktamar ke-35.
Dia menyebutkan semua daerah berhak mengusulkan sebagai tuan rumah, namun akan ditentukan pada konferensi besar dan musyawarah nasional (munas) alim ulama.
”Untuk tempat pelaksanaan itu nanti ditentukan pada konferensi besar dan munas alim ulama, Bangkalan memang diusulkan sebagai tuan rumah,” bebernya.
Gus Yahya menambahkan, persiapan pelaksanaan muktamar ke-35 sudah mulai berjalan dan ditargetkan dalam waktu dekat bisa rampung.
Di samping itu, dia juga menegaskan permintaan surat keputusan (SK) kepengurusan PWNU maupun PCNU sebagian sudah mulai ditandatangani karena banyaknya tekanan dari PWNU se-Indonesia.
”Alhamdulillah sekarang sudah banyak SK PWNU maupun PCNU yang ditandatangani,” tandasnya. (za/jup)
Editor : Amin Basiri