BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, kembali mempertanyakan progres aduan yang dilayangkan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) soal dugaan tindakan menyimpang kepala desa (Kades) setempat.
Sebab, sudah sebulan lebih aduan itu belum ditindaklanjuti.
Muafi, salah seorang warga Desa Pesanggrahan mengatakan, sejak aksi unjuk rasa (unras) Kades digelar, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemkab Bangkalan.
"Ironisnya, Kades yang dipersoalkan oleh warga justru tidak pernah ngantor," ucapnya.
Oleh sebab itu, Muafi mendesak Pemkab Bangkalan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.
Kades Pesanggrahan harus segera diperiksa soal dugaan jual beli tanah percaton, dan beberapa indikasi proyek fiktif yang bersumber dari dana desa (DD), hingga dugaan praktik sewa lahan pesisir pantai.
"Kami berharap pemerintah Bangkalan segera memeriksa yang bersangkutan," pintanya.
Menurutnya, Kades Pesanggrahan tidak pernah ngantor pasca didemo oleh warga. Dia berharap Pemkab Bangkalan segera menindaklanjutinya sebab berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan di desanya.
"Harus segera ditindaklanjuti, apalagi tidak ngantor," ingatnya.
Sebelumnya kepala DPMD Bangkalan Abdul Aziz tidak menampik jika instansinya belum memanggil Kades Pesanggrahan.
Dia menyebutkan sudah menindaklanjuti aduan tersebut, namun masih dalam tahap pengkajian internal.
Aziz juga mengakui jika pihaknya belum turun langsung ke desa setempat untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
"Belum turun ke bawah tapi bukan berarti aduan ini tidak kami tindaklanjuti, tapi masih kami kaji," tegasnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti