BANGKALAN, RadarMadura.id – Kegaduhan antara kepala Desa (Kades) Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, dengan warganya direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Bahkan, pemerintah telah mencermati persoalan yang dianggap menjadi pemicu amarah warga.
Yakni, adanya dugaan memperjualbelikan tanah percaton dan proyek dana desa fiktif.
Oleh karena itu, Pemkab Bangkalan akan membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu miring yang dituduhkan ke Kades Pasanggrahan.
”Masih kami kaji apakah persoalan yang terjadi di Desa Pesanggrahan itu mengarah ke pidana atau tidak,” ujar Bupati Bangkalan Lukman Hakim.
Namun yang pasti, Pemkab Bangkalan tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Desa Pesanggrahan.
Sebab, tidak menutup kemungkinan aksi unjuk rasa (unras) yang terjadi di Desa Sanggarahan ditunggangi kepentingan politik.
”Kami tidak ingin terlalu masuk lebih jauh khawatir ada indikasi politik. Tapi kalau memang kesalahan secara pribadi, akan kami tindak,” sambungnya.
Pemkab Bangkalan sudah bersurat resmi memanggil oknum Kades tersebut untuk dimintai klarifikasi.
Termasuk akan membentuk tim khusus guna melakukan audit dugaan proyek fiktif sebagaimana yang ditudingkan warga.
”Yang jelas akan kami periksa soal dugaan proyek fiktif itu, kami akan memerintahkan inspektorat untuk audit,” tegasnya.
Muafi, warga setempat mengatakan dirinya siap untuk memberikan kesaksian dan klarifikasi soal adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Kades setempat.
Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat murni karena tindakan yang dilakukan oleh Kades Pesanggrahan di luar batas.
”Kami siap untuk membeberkan bukti-bukti yang diminta oleh Pemkab Bangkalan berkaitan dengan tuntutan yang kami layangkan,” ucapnya. (za/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti