BANGKALAN, RadarMadura.id – Keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan terus bertambah.
Kuantitas penerima manfaat (PM) program makan bergizi gratis (MBG) juga semakin banyak.
Namun, berbagai problem masih saja terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Antara lain, adanya makanan basi yang didistribusikan ke PM.
Serta, keraguan publik terhadap keterpenuhan gizi dari setiap menu MBG yang didistribusikan ke PM.
Oleh sebab itu, Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan beberapa formulasi untuk menyukseskan program MBG.
Di antaranya, menjadikan tenaga kesehatan (nakes) sebagai PM program MBG.
Mulai dari nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
"Sedangkan sampai sekarang nakes belum termasuk sasaran penerima MBG," ujar Wakabid Humas PB IDI Farhat Surya Ningrat.
Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah harus memasukkan nakes sebagai penerima program MBG.
Antara lain, untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan program MBG. Apalagi, tidak semua SPPG memiliki ahli gizi.
Dengan begitu, akan mengurangi risiko negatif yang bisa timbul dalam program MBG.
"Karena akan ada kontrol secara kontinu dari nakes terhadap menu MBG yang diproduksi SPPG untuk penerima manfaat," katanya.
Farhat menambahkan, penguatan pengawasan dalam penyediaan menu MBG sangat penting.
Tujuannya, untuk menjamin terpenuhinya standar gizi yang telah ditetapkan Badan Giziz Nasional (BGN). (jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti