BANGKALAN, RadarMadura.id – Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bangkalan buka suara soal proyek pembangunan gedung Koperasi Merah Putih (KMP).
PKDI menilai kepala desa (Kades) tidak memliki peran vital dalam realisasi program strategis nasional tersebut.
Ketua PKDI Bangkalan Syaiful Ismail mengatakan, Kades dan pemerintah desa tidak tahu secara detail perihal proyek pembangunan gedung KMP.
Sebab, sudah di-handle oleh PT Agrinas dan TNI. Sepengetahuannya, Kades hanya berwenang untuk menyediakan lahan yang akan ditempati atau dibangun gedung KMP.
”Selama ada lahan, tidak ada masalah. Sebab, tujuan dari program KMP ini pasti baik,” katanya.
Syaiful tidak menampik jika Kades tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan gedung KMP tersebut.
Dia menyebutkan, tugas Kades hanya menyediakan lahan. Sedangkan berkaitan dengan tambahan biaya untuk urukan tanah dia tidak bisa menerangkan.
”Kalau memang dibutuhkan nanti akan kami uruk tanah yang akan dibanguna gedung KMP,” sambungnya.
Dia mengaku tidak tahu secara detail mekanisme pembangunan gedung KMP tersebut.
Namun yang jelas, pihaknya harus menyukseskan dan mendukung program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut.
”Pada intinya kami harus menyukseskan program pemerintah pusat ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DRPD Bangkalan Fdhurrosi menilai, proyek pembangunan gedung KMP cukup menguras pikiran para Kades.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, para Kades harus menanggung biaya urukan tanah.
”Karena itu, pihaknya perlu memanggil PT Agrinas dan juga PKDI untuk sharing program ini,” tandasnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti