BANGKALAN, RadarMadura.id – Biaya tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak sedikit. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar per bulan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid menyatakan, tingginya biaya listrik PJU karena adanya pembayaran menggunakan sistem taksasi atau perkiraan. Penerapan sistem perkiraan tersebut terjadi sejak 2002.
”Jadi PJU-nya nyala atau tidak, ya tetap ada tagihannya,” ujarnya Senin (3/11).
Biaya tagihan listrik PJU yang harus dikeluarkan Pemkab Bangkalan selama setahun bisa mencapai Rp 14,8 miliar. Anggaran jumbo yang digelontorkan bersumber dari dana alokasi umum (DAU).
Pria yang akrab disapa Oon itu mengakui biaya PJU terus membengkak. Sebab, banyak sambungan ilegal di perkampungan. Pemerintah akan berupaya mengefisiensi biaya tagihan PJU.
”Yakni, dengan migrasi dari taksasi ke meterisasi, sehingga bisa lebih terukur,” sambungnya.
Mantan sekretaris DPRD Bangkalan itu menambahkan, penerapan taksasi ke meterisasi dapat menghemat biaya tagihan. Jika biasanya Rp 70 juta per bulan, biaya tagihannya bisa cuma Rp 40 juta. ”Artinya, menghemat Rp 30 juta seperti di Kwanyar,” terangnya.
Peralihan pembayaran dari sistem taksasi ke meterisasi akan dilakukan tahun depan. Sehingga, bisa menghemat pengeluaran belanja daerah sesuai penggunaannya. Namun, meterisasi akan diprioritaskan di wilayah perkotaan.
”Nanti PLN yang akan menanggung peralihannya, kami di sini hanya sosialisasi,” sambungnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fathurrosi menyampaikan mendukung migrasi taksasi ke meterisasi bisa segera dilaksanakan. Sehingga, bisa menghemat belanja tagihan listrik dalam satu bulannya.
”Kami sudah sampaikan ke dishub mengenai taksasi ke meterisasi ini terpasang di setiap titik-titik lampu jalan. Saya juga minta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika PJU terjadi masalah,” pintanya. (ay/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti