DI ujung barat Pulau Madura, harapan itu tengah dirajut. Pertanian tembakau di Kabupaten Bangkalan mulai menggeliat. Luas tanam tahun ini mencapai 30,5 hektare dan tersebar di delapan kecamatan. Angka tersebut dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni 16 hektare yang tersebar di lima kecamatan.
Namun, dukungan pemerintah untuk budi daya tanaman dengan nama latin nicotiana tabacum ini masih terbatas. Indikasinya, hanya enam hektare yang dijadikan pilot project oleh dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan (DP2KP) setempat.
”Di Bangkalan ini masih pemula, baru tahun ini kegiatan (bantuan untuk petani tembakau, Red) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT),” ujar Kabid Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said.
Menurutnya, jenis bantuan dan intervensi yang diberikan kepada petani tembakau meliputi pendampingan pembibitan, pemeliharaan hingga bantuan pupuk. Dia menilai intervensi seperti ini sangat diperlukan sehingga bisa diketuk tularkan kepada anggota poktan yang lain.
”Enam hektare yang jadi pilot project tersebar di enam wilayah. Yakni, di Kecamatan Burneh, Kwanyar, Blega, Kokop, Tanjungbumi, dan Klampis. Dengan luasan tanam masing-masing kelompok tani (poktan) satu hektare,” tuturnya.
Abu menjelaskan, khusus untuk program pengarahan dan pembelajaran rata-rata di masing-masing poktan berjumlah 25 anggota. Adapun untuk luasan tanam yang jadi pilot project yaitu satu hektare untuk satu poktan.
Di samping itu, masing-masing poktan tersebut mendapat bantuan pupuk yang bersumber dari DBHCHT. Perinciannya, pupuk NPK 150 kilogram (kg), ZA 300 kg, dan pupuk organik satu ton. Pembagiannya bergantung kesepakatan di masing-masing poktan.
”Karena memang terbatas, pilot project-nya satu hektare di masing-masing poktan itu. Jadi memang tidak semua petani mendapatkan bantuan (pupuk, Red),” sebutnya.
Abu mengeklaim pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan pertanian tembakau di Bangkalan. Namun, untuk perluasan pilot project dan penambahan kuota bantuan tahun depan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
”Nanti bergantung Bangkalan DBHCHT-nya dapat berapa. Karena memang tidak semua untuk tembakau. Kalau di pertanian memang fokus di pertanian tembakau,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bangkalan Mohammad Sugianto menilai Pemkab Bangkalan mulai menunjukkan komitmen dalam mendukung petani tembakau. Mulai dari pendampingan hingga dukungan teknis.
”Meski belum bisa menjangkau seluruh petani karena keterbatasan anggaran, langkah ini sebagai kemajuan karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap nasib petani tembakau,” ungkapnya.
Namun, APTI Bangkalan terus mendorong agar program untuk petani tembakau ke depan lebih inovatif dan berkelanjutan. Diharapkan ada upaya memperluas lahan tembakau agar sektor ini semakin produktif dan berdaya saing.
”Perubahan paradigma diharapkan bergeser dari pola bantuan semata, menjadi pemberdayaan petani yang mandiri dan berkesinambungan,” ujarnya.
Menurut Sugik, tantangan utama pertanian tembakau di Kota Salak saat ini adalah edukasi kepada petani. Mulai dari cara menanam, menjaga kualitas daun, hingga mengelola pascapanen. Sehingga, pendampingan harus berlanjut sepanjang tahun dan tidak hanya saat musim tanam.
”Perlu dibangun sinergi antara petani dan pelaku industri agar hasil panen bernilai jual tinggi dan mudah terserap pasar,” tegasnya.
Dia juga berharap pemkab dapat mengintervensi kebutuhan mendasar petani tembakau. Mulai dari ketersediaan air, alat dan mesin pertanian (alsintan), akses pupuk dengan harga terjangkau. Pemenuhan kebutuhan ini sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan usaha tani tembakau.
”Jika pemkab ingin lebih serius, kecamatan yang selama ini sudah tanam tembakau, itu yang harus terus diperkuat, terus didampingi, dan difasilitasi edukasi,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti