BANGKALAN, RadarMadura.id - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan kembali bermasalah. Menu makanan yang didistribusikan di SD Negeri Bumianyar 1, Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, ditemukan ulat dan belatung.
MBG tersebut didistribusikan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) JK Resto Bumianyar. Salah satu dapur penyedia MBG di Kecamatan Tanjungbumi yang diresmikan pada Agustus lalu.
Insiden tersebut mendapatkan respons serius dari Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja'far. Baginya temuan ulat pada menu makanan yang diberikan kepada siswa sangat memprihatinkan.
"Temuan ini sangat memprihatinkan bagi kami. Kemarin ada menu yang basi, sekarang ada menu yang berisi ulat," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pihaknya juga akan melaporkan hal itu kepada badan gizi nasional (BGN) agar menjadi pembelajaran bagi dapur penyedia MBG.
"SPPG harus mematuhi SOP (standar operasional prosedur), kami akan bersurat ke BGN," tegasnya.
Dirinya juga menegaskan tidak akan menoleransi SPPG yang kedapatan mengirim makanan yang tidak sesuai dengan SOP. Sebab, MBG merupakan program mulia Presiden Prabowo Subianto.
"MBG itu program prioritas presiden, jadi harus kita kawal ketat," sambungnya.
Ketua Satgas pengawasan MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, pihaknya sudah memanggil kepala SPPG JK Resto Bumianyar untuk mengklarifikasi temuan ulat pada menu MBG tersebut. Temuan ulat dan belatung itu ditengarai berasal dari sayur-mayur.
"Sudah kami panggil, ternyata di SPPG tersebut memang belum ada pelatihan," ucapnya.
Kejadian itu akan menjadi atensi tim satgas Bangkalan. Pihaknya akan melakukan pembinaan kepada SPPG JK Resto Bumianyar, termasuk pelatihan kepada ahli gizi.
"Pembinaan tentu harus kami lakukan pada SPPG yang bermasalah," tambahnya.
Sementara Kepala SPPG JK Resto Bumianyar As'ariadi mengeklaim telah melakukan pengecekan satu per satu menu MBG mulai dari persiapan hingga pendistribusian. Kejadian itu akan menjadi pembelajaran baginya untuk lebih berhati-hati ke depannya.
"Kalau yang diketahui dan dilaporkan ke kami hanya satu porsi," katanya.
SPPG JK Resto Bumiamyar menaungi 28 instansi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren (ponpes) dengan total 4 ribu porsi setiap harinya.
"Jika ada bahan pokok dari supplier yang tidak sesuai, kami kembalikan," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyampaikan, program unggulan Presiden Prabowo itu belum sepenuhnya terealisasi sesuai harapan. Bahkan, terkesan hanya dijadikan bancakan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah pihak.
"Jangan hanya bicara soal angka atau keuntungan, program ini harus terealisasi dengan baik," tegasnya.
Tidak hanya itu, Pemkab Bangkalan harus ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Bahkan, dia merekomendasikan agar ada batas maksimal setiap SPPG, agar makanan yang disajikan benar-benar diolah secara sempurna.
"Kami usulkan maksimal 1.000 porsi setiap SPPG, karena kalau terlalu banyak tidak akan maksimal," tandasnya. (za/dry)
Editor : Hendriyanto