BANGKALAN, RadarMadura.id – Distribusi makan bergizi gratis (MBG) yang diduga basi menjadi perhatian banyak pihak. Fraksi PKB DPRD Bangkalan juga menyoroti masalah tersebut. Kader Partai PKB itu mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk melakukan evaluasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyampaikan, dugaan pendistribusian menu MBG basi di Kota Salak harus menjadi perhatian bersama. Pemkab Bangkalan harus benar-benar mengawasi program yang dibiayai pemerintah pusat tersebut.
”Pemerintah harus lebih aktif mengawasi program ini, meskipun anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah dalam menyukseskan program tersebut cukup penting. Tujuannya, agar program MBG sesuai dengan tujuan utama presiden. Yakni, memberikan makanan bergizi bagi para siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Dia khawatir, program ini hanya dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan.
”Jangan sampai program ini hanya bicara soal keuntungan, tapi yang utama harus pada tujuan awal yakni pemenuhan gizi,” ungkapnya.
Hotib menilai, MBG semestinya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Zikir dan Salawat. Bahan pokok seperti beras dan buah-buahan sepatutnya dipasok dari petani lokal. ”Program ini seharusnya juga berdampak terhadap perekonomian kita,” tuturnya.
Anggota Satgas Pengawasaan MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku, pihaknya sudah memanggil perwakilan yayasan dan kepala SPPG yang diduga mendistribusikan menu makanan basi. Pihaknya sudah meminta agar SPPG memperbaiki kualitas menu makanan agar tidak terjadi hal serupa.
”Sudah kami panggil, ternyata persoalan ada pada menu utama. Daging yang dikukus kurang matang,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memanggil semua kepala kelompok di masing-maisng kecamatan untuk mengawasi program MBG. ”Semua kepala kelompok di semua kecamatan sudah kami panggil untuk memperketat pengawasan SPPG,” tukasnya. (za/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti