BANGKALAN, RadarMadura.id – Semangat optimalisasi potensi pendapatan dicederai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan. Indikasinya, potensi pajak yang dikelola bapenda tidak tergarap secara maksimal.
Target pendapat asli daerah (PAD) dari pajak Rp 120 miliar. Namun, di pertengahan triwulan ketiga realisasinya masih sangat rendah. Buktinya, selama delapan bulan, pajak yang menjadi PAD baru Rp 67,92 miliar atau 56,59. Rendahnya capaian itu menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mendesak bapenda melakukan perbaikan berkenaan dengan sistem penagihan pajak. Sehingga, target yang ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.
”Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan daerah,” kata Fatkurrahman.
Bapenda telah melakukan digitalisasi dalam sistem penagihan pajak. Tujuannya, untuk mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penagihan. Juga, untuk menekan kebocoran PAD.
Namun faktanya, hal tersebut tidak berdampak signifikan. Sehingga, bapenda harus melakukan evaluasi. ”Sudah saatnya sistemnya dibenahi agar lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Selama ini, sokongan terbesar APBD Bangkalan berasal dari dana perimbangan. Tetapi, pemanfaatan DAU yang diterima Pemkab Bangkalan, penggunaannya nyaris semuanya ditentukan layaknya dana alokasi khusus (DAK).
Maka, pemkab harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi PAD. ”Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada wajib pajak agar kesadaran membayar pajak meningkat,” pungkasnya.
Kepala Bapenda Bangkalan Amina Rahmawati belum bisa dikonfirmasi terkait rendahnya penerimaan daerah dari pajak. Saat dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakan, Amina tidak merespons. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti