BANGKALAN, RadarMadura.id - Perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi salah satu hal yang urgent. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M. Zuhri Bahri.
Dia menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, apalagi hingga saat ini baru sekitar 15 persen yang tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Jika semua pekerja terlindungi, disitulah negara hadir melalui pemerintah daerah," ujar Zuhri.
Pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja itu disampaikan dalam peluncuran buku "Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat" yang digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (25/8).
Baca Juga: BPJS Kesehatan: Pemahaman Hak dan Kewajiban Kunci Kelancaran Layanan JKN
Zuhri berharap buku karyanya itu dapat menjadi motivasi dan dorongan advokasi, dan gerakan sosial demi pekerja formal di seluruh Indonesia.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) terus berkomitmen untuk melindungi pekerja sektor informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu menyatakan, tahun ini ada sebanyak 28 ribu pekerja informal yang sudah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut meningkat, dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 18 ribu.
"Ini bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja tanpa hubungan kerja tetap," tuturnya.
Baca Juga: Transformasi Digital BPJS Kesehatan, Peserta JKN Kini Bisa Urus Layanan dari Rumah
Perlindungan sosial bagi pekerja itu mencakup petani, nelayan, pekebun, hingga kader desa yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). "Perlindungan sosial mencakup beberapa kategori pekerja," sambungnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Indriyatno menilai, capaian Bangkalan sebagai bentuk nyata menuju universal coverage jamsostek (UCJ). Dari 18 ribu menjadi 28 ribu peserta merupakan peningkatan yang cukup signifikan.
"Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini patut diapresiasi," pujinya. (za/dry)
Editor : Hendriyanto