BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemotongan bantuan pangan (banpang) beras diduga tidak hanya terjadi di Desa Genting, Kecamatan Konang, Bangkalan. Tetapi, juga terjadi di desa lainnya.
Direktur Perum Bulog Cabang Madura Ahmad Rofi'i mengaku telah mendengar adanya isu penyunatan penyaluran banpang di Desa Genting. Termasuk adanya kasak-kusuk tindakan serupa di beberapa wilayah. ”Nanti tak coba tanya dan telusuri lagi,” ujarnya Selasa (5/8).
Berdasar hasil monitoring yang dilakukan Senin (4/5), Rofi mengeklaim penyaluran bantuan beras di Bangkalan berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Juga sesuai dengan aplikasi banpang.
”Kami juga monitor di aplikasi 20 kg (bantuan yang diberikan). Ketika ditanyakan ke koordinator 20 kg juga. Nanti tak coba tanya lagi (perkembangannya)” sebutnya.
Pria berbadan tegap itu mengaku, saat penyaluran banpang beras pasti diawasi perwakilan dari Bulog. Sebab, perusahaan tempatnya bekerja ditunjuk sebagai penyalur atau pelaksana dari program pemerintah pusat tersebut.
Berkenaan dengan adanya indikasi data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, Rofi’i tidak tahu-menahu. Sebab, data tersebut diterima dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
”Kalau terkait data, sudah ditetapkan dan diberi dari Bapanas. Kami hanya bertugas menyalurkan beras kepada yang terdaftar sesuai jumlahnya,” tuturnya.
Rofi’i mengatakan, pemotongan bantuan yang diterima KPM tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Meskipun, dalihnya untuk pemerataan. ”Penerima harus mendapatkan 20 kg untuk Juni dan Juli. Yang jelas kami sudah melakukan rapat koordinasi dan monitor dari awal,” katanya.
Sedangkan Kepala Desa Genting Hofi mengakui pemotongan bantuan beras yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalihnya, untuk pemerataan karena banyak warganya yang lebih layak tapi tidak masuk daftar penerima.
”Harus dirombak ulang data-data yang ada, karena tidak tepat sasaran. Petugas harus turun ke lapangan, minta dampingi ke pihak desa. Sehingga, diketahui mana yang betul-betul berhak menerima bantuan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan data. Sehingga, penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu bisa tepat sasaran. Polemik serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
”Saya sudah menyarankan kepada semua, termasuk pemda, supaya data itu diperbaiki. Masalah bantauan sembako ini harus disempurnakan lagi. Perbaikan data itu wajib. Kalau yang tidak layak menjadi penerima, tidak usah minta,” sarannya.
Dia menyebut, masyarakat kerap kali marah ketika tidak kebagian bantuan beras. Meskipun, secara tingkat ekonomi sudah tidak layak mendapat bantuan. Sehingga, mendorong kepala desa untuk mengambil kebijakan.
”Jadi kadang-kadang Kades itu terpaksa harus mengambil kebijakan satu rasa sama rata. Bukan karena diambil sendiri oleh kepala desanya, tapi harus dapat semua. Karena kalau ada yang tidak dikasih, marah. Memang dilemanya begitu,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti