BANGKALAN, RadarMadura.id – Aset kendaraan dinas (randis) Pemkab Bangkalan ada yang dikuasai pihak ketiga. Ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan, ada tujuh kendaraan pelat merah, serta sejumlah aset tanah dan bangunan yang jadi temuan.
Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menegaskan, temuan BPK RI dan KPK itu mulai ditindaklanjuti. Dia mengeklaim masalah ini menjadi atensi langsung dari Bupati Lukman Hakim.
”Ini sudah puluhan tahun menjadi temuan BPK dan KPK. Makanya, Pak Bupati berkomitmen bagaimana aset ini ditertibkan. Baik dari penatausahaannya dan administrasinya,” katanya Senin (28/7).
Pemkab Bangkalan akan bergerak cepat untuk menelusuri aset pemkab yang dikuasai pihak ketiga. Fauzan mengungkapkan, pihaknya membentuk tiga satuan tugas (satgas) untuk melacak keberadaan aset tersebut.
Satgas yang dibentuk Pemkab Bangkalan yakni, Satgas Inti Tugas Peningkatan (SIAP) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Satgas Inti Tugas Penertiban (SIGAP) Aset Daerah, dan Satgas Premanisme. Tiga satgas tersebut akan berkolaborasi dan bersinergi untuk menginventarisasi aset-aset pemda yang masih berada di pihak ketiga.
”Satgas SIGAP Aset Daerah dan SIAP PAD yang akan menjadi garda terdepan,” tegasnya.
Fauzan mengutarakan, tiga satgas tersebut belum di-launching. Satgas tersebut akan menggandeng aparat penegak hukum (APH). Karena itu, dia mengingatkan pihak ketiga yang menguasai aset tersebut segera mengembalikan.
”Proses penatausahaan di internal OPD sudah kami lakukan. Sambil lalu kami mempersiapkan koordinasi dengan pihak lain,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti